NEGARA berkewajiban dan harus Bisa melindungi setiap jengkal kedaulatan wilayahnya. Kemampuan itu kini diuji dengan kasus penyanderaan Kapten Philip Mark Merthens oleh Golongan kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Terhitung, sudah 22 hari, pria Kaum Selandia Baru itu Lagi berada di tangan penculiknya. Meskipun Kaum negara asing, Merthens tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia karena ia diculik di Area NKRI dan bekerja Demi sebuah maskapai swasta dalam negeri.
Kasus kekerasan yang juga disertai penyanderaan di Papua bukan kali pertama terjadi. Pada 2017 silam, ratusan orang di Kampung Banti dan Kimbely, Distrik Tembagapura, Papua, juga disandera oleh Golongan kriminal bersenjata (KKB). Aparat gabungan TNI dan Polri kemudian berhasil membebaskan sebanyak 347 sandera yang merupakan Kaum pendatang dan masyarakat setempat tersebut. Itu artinya, mereka Tak akan pernah tinggal Tenang dan berpangku tangan atas keselamatan masyarakat.
Apa pun motifnya, penyanderaan, apalagi terhadap Kaum sipil, merupakan tindakan Tak bertanggung jawab dan pengecut. Menjadikan Kaum sipil sebagai sandera Demi menekan dunia Global agar memberi perhatian terhadap permasalahan di Papua bukanlah langkah yang bijak.
Dengan menyandera, Golongan bersenjata itu telah melanggar hak asasi Sosok dan merampas kemerdekaan orang lain. Apalagi, sang pilot Tak terkait langsung dengan konflik yang dipersengketakan.
Kita tentu sangat memaklumi permasalahan di Papua amatlah kompleks, terutama mengenai ketidakadilan di bidang sosial maupun ekonomi. Tetapi, pemerintah selama ini telah dan Lalu berupaya memperbaikinya, termasuk dengan membenahi berbagai fasilitas infrastruktur.
Percepatan pemerataan pembangunan oleh pemerintah, termasuk di Papua, merupakan upaya menghadirkan keadilan dari Sabang Tiba Merauke. Semangat pemerintah Demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan semestinya disambut Berkualitas oleh Seluruh pihak.
Perkara Lagi Eksis yang belum puas, sebaiknya dibicarakan Serempak bukan dengan kekerasan bersenjata, termasuk oleh pihak keamanan. Pendekatan diplomasi politik maupun budaya mungkin lebih Cocok digunakan di Papua ketimbang pendekatan kekerasan yang pada akhirnya Membikin rakyat sengsara.
Oleh karena itu, kita amat mengapresiasi pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Kisdiyanto yang menegaskan bahwa pihaknya Lagi mengutamakan pendekatan lunak Demi menangani KKB yang menyandera pilot Susi Air.
Tetapi, jangan disalahartikan sikap soft ini sebagai lembek atau Tak tegas terhadap para penyandera tersebut. Mungkin TNI Ingin mengupayakan langkah diplomasi terlebih dahulu daripada Metode-Metode kekerasan. Kita tentu percaya, pemerintah Indonesia (Serempak Selandia Baru) pun Tak tinggal Tenang atas kasus penyanderaan ini. Apalagi, ini menyangkut nyawa Sosok.
Bukan seberapa besar jumlah dan dari mana asalnya, tapi ini terkait kedaulatan Area suatu negara yang Tak boleh seorang pun mengusik, apalagi mendikte dan Ingin mengatur sesukanya. Intinya, jangan pernah kendur menghadapi aksi Golongan bersenjata yang Ingin Lalu merongrong kedaulatan negeri ini. Penyelamatan dan keselamatan sandera tetap harus menjadi prioritas.
