Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Gedung Nusantara. Foto: TV Parlemen/BPMI Setpres
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrat Buat mengubah total mentalitas kerja yang lamban.
Kepala Negara menegaskan bahwa masyarakat kini menuntut pelayanan publik yang responsif, taktis, dan Rapi.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang Segera. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke (bagaimana nanti). Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha (nanti bagaimana), bukan kumaha engke,” ujar Prabowo dalam tayangan Breaking News Liputanindo.
Prabowo menyentil lambatnya proses perizinan usaha dan Arsip lingkungan seperti Amdal di dalam negeri yang jauh tertinggal dari efisiensi negara-negara tetangga. Ia memastikan bakal mengambil tindakan tegas berupa pencopotan jabatan bagi oknum-oknum yang sengaja memperlambat birokrasi.
“Kalau negara di Sekeliling kita Dapat memberi izin usaha, Dapat memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Enggak Eksis orang yang Enggak Dapat diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang Betul dan Bagus. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN, Enggak Dapat diberhentikan,” tegas Kepala Negara.
Di sisi lain, Kepala Negara mengajak seluruh jajaran eksekutif serta legislatif Buat bersinergi dan Mempunyai frekuensi yang sama dalam membenahi sistem birokrasi tanah air demi kepentingan rakyat luas.
“Ini tantangan kita Serempak. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat,” ucap Prabowo.
