Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. (Yonhap)
Seoul: Pesiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah meminta Ampun atas pemberlakuan darurat militer dan membungkuk selama pidato yang disiarkan televisi, hanya beberapa jam sebelum rencana pemungutan Bunyi pemakzulan di parlemen.
Yoon mengatakan dia Bukan akan berusaha menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas keputusannya menerapkan darurat militer, yang menurutnya terlahir dari keputusasaan.
Pidato tersebut merupakan penampilan publik pertama Yoon yang tengah berjuang sejak dia mencabut perintah darurat militer pada Rabu pagi, hanya enam jam setelah diumumkan dan setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi Demi memberikan Bunyi menentang keputusan tersebut.
“Saya sangat menyesal dan Mau dengan Rela meminta Ampun kepada Seluruh orang yang terkejut,” kata Yoon, melansir dari rnz.co.nz, Sabtu, 7 Desember 2024.
Pemimpin partai berkuasa Korea Selatan Han Dong-hoon mengatakan setelah pidato Yoon bahwa presiden Bukan Kembali dalam posisi Demi melaksanakan tugas publik dan pengunduran dirinya sekarang Bukan dapat dihindari.
Pada hari Jumat, Han mengatakan Yoon membahayakan negara dan harus disingkirkan dari kekuasaan, meningkatkan tekanan pada Yoon Demi mengundurkan diri meski Member Partai Kekuatan Rakyat (PPP) kemudian menegaskan kembali penolakan Formal terhadap pemakzulannya.
Member parlemen akan memberikan Bunyi atas usulan Partai Demokrat yang merupakan oposisi Istimewa Demi memakzulkan Yoon pada hari Sabtu waktu setempat.
Yoon mengejutkan seantero negeri pada hari Selasa malam ketika memberlakukan kekuasaan darurat yang luas kepada militer Demi membasmi apa yang disebutnya “kekuatan anti-negara.”
Beberapa Member PPP mendesak Yoon Demi mengundurkan diri sebelum pemungutan Bunyi, dengan mengatakan mereka Bukan Mau terulangnya pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016. Kejatuhannya memicu keruntuhan partai dan kemenangan kaum liberal dalam pemilihan presiden dan Standar.
Dalam adegan yang mengingatkan pada protes di tahun 2016, ribuan demonstran yang memegang lilin berkumpul di luar parlemen pada Jumat malam menuntut pemakzulan Yoon. Lebih banyak demonstrasi diperkirakan akan terjadi pada hari Sabtu menjelang pemungutan Bunyi.
Jaksa, polisi, dan Kantor Pengusutan Korupsi Demi Pejabat Tinggi Korsel telah meluncurkan penyelidikan terhadap Yoon dan pejabat senior yang terlibat dalam keputusan darurat militer, dengan tujuan mengajukan tuntutan atas pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca juga: Darurat Militer Korsel Berakhir, Kaum Desak Presiden Yoon Ditangkap
