AKHIR-akhir ini muncul wacana untuk memperpanjang jabatan Presiden Joko Widodo. Hal yang jelas-jelas tidak ada dalam konstitusi. Argumennya yakni pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Eksislah Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang membuat klaim sepihak bahwa pengusaha mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027. Definisinya Bahlil mengusulkan tidak ada pemilu pada tahun 2024.
Selama ini, Presiden Joko Widodo selalu mengatakan bahwa dirinya tidak berminat untuk memperpanjang jabatan. Bahkan presiden menyebut mereka yang berwacana terkait perpanjangan jabatan adalah orang yang ‘menjerumuskan’.
Dalam sudut pandang ini mestinya Presiden Joko Widodo ‘menjewer’, bahkan kalau perlu evaluasi posisi Bahlil saat ini.
