Liputanindo.id – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan menyiapkan Biaya hibah sebesar Rp300 miliar Demi membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta.
“Saya akan mengalokasikan dari Biaya APBD yang Eksis Demi hibah bagi UMKM sebesar Rp300 miliar,” kata Pramono dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Jumat (25/10/2024), dikutip dari Antara.
Menurut Pramono, masalah Primer yang dialami pelaku UMKM, yakni soal modal. Hal itu diungkapkan Pramono Ketika menjawab pertanyaan seorang Kaum yang menanyakan program bagi UMKM Ketika berdialog dengan Kaum rumah susun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).
Pramono menegaskan UMKM merupakan penopang ekonomi Jakarta. Bahkan, karena UMKM inilah pemerintah Indonesia Bisa bertahan hidup Ketika dilanda pandemi COVID-19 Lampau.
“Waktu itu saya Lagi jadi menteri sehingga itulah yang menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita,” ungkapnya.
Tetapi, Pramono menegaskan karena Biaya tersebut bersifat hibah, maka harus dipertanggungjawabkan karena ini bagian dari perputaran Demi membantu dan menstimulasi agar Kaum UMKM yang membutuhkan Eksis perlindungan dari pemerintah. Biaya hibah tersebut diperuntukkan bagi UMKM menengah ke Dasar.
“Ini kan UMKM yang menengah. Sebenarnya mereka Lagi Bisa bertahan, tetapi memang fasilitas, promosi dan sebagainya harus dibantu oleh pemerintah Jakarta. Dan saya akan lakukan kalau saya (terpilih) sebagai gubernur,” katanya.
Selain itu, Pramono menyadari bahwa kemajuan digitalisasi Kagak Bisa dihindari dan sudah Nyaris masuk ke Seluruh sektor, termasuk UMKM.
Meski mendukung pengembangan UMKM secara digital, Pramono mengatakan harus Eksis perilaku yang adil terhadap para pelaku usaha bagi pelaku usaha tradisional maupun yang secara daring.
“Harus Eksis pengaturan yang Jernih,” katanya.
Pramono juga mengungkapkan, banyak pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 50 persen. Mereka mengharapkan agar pemerintah dapat membantu memfasilitasi tempat ini agar menjadi menarik.
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pemerintah pusat sudah Semestinya duduk Berbarengan Demi Membikin regulasi yang mengatur tentang digitalisasi. Karena, menurut pengalamannya, ketika diputuskan di sidang kabinet praktik di lapangannya berbeda.
“Dan itulah yang mungkin menjadi hal yang dulu Kagak saya ketahui dengan tadi berkomunikasi, menanyakan, dan sebagainya akhirnya saya Paham,” katanya.
KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9/2024).
Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1; Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2; dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.
