Liputanindo.id – Bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung berjanji akan menyelesaikan kasus sengketa Kampung Bayam jika nanti berhasil memenangkan Pilgub Jakarta 2024.
Kampung Bayam yang merupakan salah satu warisan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dibangun atas dampak pembangunan Jakarta Internastional Stadium (JIS).
“Karena efek dari pembangunan JIS, sampai hari ini saja kan belum semuanya selesai termasuk Kampung Bayam. Kampung Bayam pun akan kami selesaikan, saya berjanji akan menyelesaikan persoalan Kampung Bayam,” kata Pramono di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Dia mengatakan akan mempelajari apa yang menjadi permasalahan sengketa Kampung Bayam. Dia juga bakal mencari sumber masalah apa yang menyebabkan kesepakatan relokasi tidak berjalan lancar.
“Jadi saya akan mempelajari secara detail karena kenapa sampai hari ini kunci yang sudah jadi kesepakatan kok belum diberikan, kan itu sumber masalahnya. Kemudian karena ada protes-protes, ada konflik, sehingga hari ini belum terselesaikan,” kata Pramono.
Mantan menteri sekretaris kabinet (menseskab) itu menegaskan, rumah susun Kampung Bayam harus menjadi prioritas. Karena hal itu merupakan hak rakyat sebagai konpensasi pembangunan JIS.
“Harus diutamakan, karena rumah susun itu dibangun memang untuk kompensasi. Sehingga prioritasnya hanya untuk itu, enggak boleh ada yang lain,” ucap Pramono.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, masalah Kampung Bayam sudah ada sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Ketika itu masyarakat diberikan tempat ketika terjadi krisis.
Maka itu, Pramono berjanji akan memberikan solusi yang adil untuk warga Kampung Bayam tanpa menafikan pemerintah provinsi Jakarta.
“Tentunya keputusan harus adil bagi siapapun terutama bagi orang yang memerlukan tetapi bagi pemda juga hal yang menjadi pemikirannya harus bisa dijalankan,” jelasnya.
Sementara terkait adanya penolakan warga Kampung Bayam terhadap biaya yang diajukan karena kurang sosialisasi. Karena itu, dia akan melakukan musyawarah duduk bersama dengan warga Kampung Bayam.
“Memang harus ada ruang untuk duduk kembali, bersepakat, bermusyawarah. Itu bagian yang memang harus dibuka, enggak bisa kemudian ditutup kemudian ada konflik yang ada di masyarakat,” pungkasnya.
