Liputanindo.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengungkap alasan partainya memilih Pramono Anung menjadi bakal calon gubernur pada Pilgub Jakarta 2024. Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) itu disebut sebagai jalan tengah di antara nama Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
Diketahui, PDIP mengusung pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024.
“Akhirnya Ibu Ketua Biasa, DPP PDI Perjuangan memutuskan untuk mendukung pasangan Pak Pramono Anung, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Bung Rano Karno, anggota DPR aktif dan terpilih jugasebagai jalan tengah dari dua, pilihan yang saling, di dua kutub yang berbeda,” kata Deddy kepada wartawan, dikutip Kamis (29/8/2024).
Menurutnya, nama Pramono sudah masuk bursa bakal calon gubernur Jakarta yang digodok oleh PDIP sejak dua bulan lalu. Di samping itu, partai berlambang banteng itu juga menimbang mengusung Anies dan Ahok.
“Jadi nama Pak Peamono Anung ini kan tidak ujuk-ujuk muncul, dari dua bulan lalu sudah muncul. Sembari kita coba mengelaborasi potensi untuk katakanlah memasangkan juga Pak Anies Baswedan, maupun Pak Ahok,” kata Deddy.
Dalam proses penggodokan itu, Anies dinilai bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan psikologi politik, termasuk juga psikologi sosial, dan juga persoalan elektoral di Jakarta.
Di satu sisi, eks gubernur DKI Jakarta itu punya sejarah kurang sedap dengan PDIP pada Pilgub DKI 2017 lalu. Ketika itu Anies berhadapan dengan Ahok yang belakangan justru menimbulkan polarisasi.
“Kita ingin menjadi melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan polarisasi masyarakat Jakarta itu yang juga beramplikasi di tempat-tempat lain,” kata Deddy.
Dengan alasan itu, PDIP kemudian menggodok nama Ahok hingga detik-detik terakhir sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka. Sembari menimbang potensi Anies yang dinilai bisa menjaring kelompok-kelompk kanan.
“Dan itu kami lakukan terus sampai pada siang hari, pada hari Senin kemarin, pada saat pengumuman para calon Kepala Daerah yang gelombang ketiga kemarin,” ungkapnya.
PDIP, kata Deddy, sempat membahas beberapa hal dengan Anies jika ingin diusung oleh partainya. Diantaranya yaitu residu politik dari Pilgub DKI 2017, jembatan bagi PDIP ke kelompok agama, hingga kesamaan ideologi Pancasila.
Dia juga mengakui, dari pembicaraan itu PDIP dan Anies membuat kesepakatan bersama. Diantaranya, Anies akan menjadi jembatan antara kelompok nasionalis dengan kelompok yang berbasis agama.
“Kemudian kita juga melihat kalau dari sisi pandang terhadap Pak Anies ini, kan Pak Anies juga punya, katakanlah, elektabilitas yang cukup tinggi,” kata Deddy.
“Sehingga dalam konteks itu, maka kalau beliau kita pilih kemudian menang, maka beliau bisa membantu melakukan percepatan terhadap apa? Terhadap penyelesaian masalah dari residu politik pemilihan gubernur pada tahun 2018 kemarin,” imbuhnya.
Di tengah kesepakatan dengan Anies, Deddy mengungkapkan, ada dorongan untuk memajukan Ahok sebagai bakal calon gubernur Jakarta.
Ahok yang juga Ketua DPP PDIP, dinilai punya kinerja yang nyata untuk masyarakat saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
“Terdapat banyak keberhasilan yang dicapai Pak Ahok, misalnya baik melalui pendekatan kelembagaan maupun pendekatan programatik. Ya misalnya soal sampah, soal banjir, dan segala macamnya itu, soal birokrasi yang melayani,” kata Deddy.
Dari proses penggodokan itu, PDIP melihat bahwa Anies dan Ahok adalah dua kutub yang berbeda. Keduanya memiliki pendukung ekstrim yang sulit disatukan.
“Nah, kemudian kan tetapi kita menyadari kemudian bahwa dua kutub ini sangat ekstrim perbedaannya. Golongan pendukung Pak Ahok, kelompok pendukung Pak Anies,” ucapnya.
Oleh karena itu, nama Pramono yang sudah masuk bursa sejak dua bulan lalu kembali mencuat. Pramono dinilai menjadi jalan tengah untuk dua pilihan ekstrim antara Anies dan Ahok.
Keputusan PDIP mengusung Pramono-Rano Karno baru diketok pada Selasa (27/8) malam.
“Sehingga kemudian muncullah alternatif itu kembali Pak Pramono Anung sebagai jalan tengah dari dua kutub ini,” kata Deddy.
“Bagaimana kemudian kekuatan kelompok-kelompok ini bisa dikatakanlah bisa disinergikan untuk membangun Jakarta. Nah itu saya kira realita yang terjadi. Jadi tidak hanya sisi elektoral tapi sisi ideologis, psikososial, psikopolitik ada hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan yang sangat mendalam,” ungkapnya.
Diketahui, pasangan Pramono Anung-Rano Karno sudah resmi mendaftar ke KPUD DKI pada Rabu (28/8).
