PRESIDEN Prabowo Subianto disebut menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) rampun dalam waktu empat tahun. Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Anton setelah menerima pengarahan dari Prabowo soal IKN di sesi terakhir Retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Lampau, Bilaman rencana aparatur sipil negara (ASN) pindah ke IKN?. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa rencana pemindahan pegawai pemerintah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Enggak perlu dilakukan secara serentak.
“Nanti kita lihat lah. Begini, lebih Berkualitas kan Konsentrasi ya, jadi Enggak perlu semuanya berbondong-bondong,” katanya menjawab pertanyaan seputar keberlanjutan IKN, di Magelang, Jateng, Minggu (27/10).
Mensesneg menyoroti pentingnya kunjungan kerja yang terfokus oleh kementerian-kementerian kunci, seperti Kementerian Pekerjaan Biasa, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kementerian Keuangan.
“Kalau hanya sekadar menengok ke sana, Enggak perlu ramai-ramai. Cukup kementerian kunci,” tegasnya.
Ketika ditanya mengenai Bilaman peraturan presiden terkait pemindahan ibu kota negara akan diterbitkan, Prasetyo menyebut bahwa pihaknya Tetap mempelajari berkas tersebut sebelum nantinya ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ya nanti kita lihat, kita pelajari. Begitu Seluruh sudah siap, beliau yang akan menandatangani,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut dalam sesi terakhir pembekalan, Presiden Prabowo memberikan pengarahan soal IKN.
“Dalam pengarahannya, Beliau menegaskan bahwa Bagi soal IKN sebenarnya sudah sangat Terang. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Enggak perlu Terdapat pertanyaan Tengah soal itu sebenarnya,” tutur Raja Juli, di Magelang, Jawa Timur, Minggu (27/10).
“Bahkan Beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah “Ibu Kota Politik,” tambahnya.
Oleh karena itu, kata Raja Juli, selain gedung-gedung eksekutif, dalam empat tahun ke depan OIKN harus merampungkan dua cabang triaspolitika lainnya, Ialah gedung-gedung legislatif dan yudikatif.
“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah Bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan Beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” tandasnya. (Ant/P-5)
