Prabowo Siapkan Rp15 Triliun untuk Pembangunan IKN Mengertin Depan

Jakarta: Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah akan menganggarkan Rp15 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Dijelaskan lebih lanjut, dana itu tersebar di kantong Kementerian Pekerjaan Biasa dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp9,11 triliun dan di Badan Otorita IKN sebesar Rp5,89 triliun.

“Total untuk IKN di 2025 sebanyak Rp15 triliun. Jadi, tidak sekecil Rp143 miliar lah,” ujar Tommy sapaan akrab Wamenkeu dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Anyer, Banten, Rabu (25/9).
 

Tetapi demikian, ungkap Tommy, dana tersebut masih bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan pemerintah ke depan dalam melanjutkan pembangunan kawasan ibu kota baru.

Sebelumnya diketahui, Kementerian PUPR mengajukan usulan tambahan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp20,32 triliun di tahun depan. “Anggaran tersebut masih bisa ditambah karena ada ruang diskresi dari presiden menurut kebutuhan,” kata keponakan Prabowo itu.

Menurutnya, pembiayaan IKN tidak akan sepenuhnya bergantung kepada anggaran negara. Ini karena skema pembiayaan dari pemerintah hanya dibatasi sebesar 20 persen, sisanya 80 persen dari investasi swasta. Hal tersebut berdasarkan revisi Undang-Undang No.3 Mengertin 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

(Ilustrasi, pembangunan proyek di IKN Nusantara. Foto: dok Waskita Karya)

Tetapi demikian, Tommy menilai sampai saat ini pemerintah tidak optimal mendatangkan investor swasta. Buat itu, dalam kabinet Prabowo nanti, pemerintah akan fokus mencari investasi swasta, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Saya garis bawahi solusi pendanaan untuk IKN itu dari investasi pihak swasta. Itu kan sesuatu yang dicanangkan sejak pertama sampai sekarang, tapi itu belum maksimal. Itu menjadi pekerjaan rumah kabinet Prabowo dan OIKN. Tapi, pasti lah kabinet Prabowo mencari hal-hal supaya investasi swasta itu masuk,” jelas Tommy.