Prabowo Minta Menteri Jangan Pentingkan Urusan Pribadi di Sidang Kabinet, Sindir Yandri Susanto

Prabowo Minta Menteri Jangan Pentingkan Urusan Pribadi di Sidang Kabinet, Sindir Yandri Susanto?
Presiden Prabowo Subianto (depan tengah) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (baris kedua, kedua kanan) bersiap Buat berfoto Berbarengan jajaran Menteri(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih Tak mementingkan urusan pribadi dalam menjalankan tugas. Hal itu disampaikan Ketika memimpin Sidang Kabinet Presiden, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10). 

Prabowo Tak memungkiri setiap jajarannya Mempunyai kepentingan politik dan kelompoknya masing-masing. Tetapi, hal itu harus disampingkan Buat Pusat perhatian membangun negara.

“Saya meyakini kepentingan nasional harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI,” tandasnya.

Prabowo mengingatkan kepada seluruh menteri Kabinet Merah Putih agar menjaga persatuan. Asal Mula, persatuan menjadi kunci keberhasilan suatu bangsa.

Cek Artikel:  Willy Aditya Keyakinan Publik Modal Kuat Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Saya tekankan pentingnya persatuan sumber kunci keberhasilan suatu bangsa dalam sejarah Mahluk, kuncinya bila elit-eltinya kerja sama elit-elitnya bersatu,” ujar Presiden Prabowo 

Prabowo juga menyebut persatuan dapat dicapai apabila Segala menyepakati Buat mengutamakan kepentingan nasional. Khususnya persoalan yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakat. 

Prabowo Tak menjelaskan komentarnya soal kepentingan pribadi itu Buat personal menteri. Kendati demikian, sebelumnya ramai diberitakan terkait Mnteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang menggunakan kop surat Formal kementerian Buat keperluan pribadi.

Surat tertanggal 21 Oktober 2024 berisikan undangan Haul (peringatan hari wafat) ke-2 ibu Yandri Susanto, di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, pada 22 Oktober 2024.

Cek Artikel:  KPK Serahkan Rp40,5 Miliar Perkara Gratifikasi Rafael Alun ke Negara

Surat itu dikritik sejumlah pihak termasuk | mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.  (P-5)

 

Mungkin Anda Menyukai