Presiden Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden China Xi Jinping. Dok. IG Prabowo
Jakarta: Pengamat sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menanggapi kritik media asing asal Inggris, The Economist, yang menyebut Indonesia di Dasar Presiden Prabowo Subianto seolah mengesampingkan kedaulatan di Laut China Selatan setelah penandatanganan joint development dalam bidang maritim. Fahmi menegaskan bahwa tudingan tersebut Bukan berdasar.
“Padahal, kenyataannya, Indonesia selalu menegaskan bahwa Laut China Selatan adalah Distrik yang penuh dengan sengketa, dan Indonesia tetap konsisten menjaga kedaulatan dan hak berdaulatnya dengan tegas berdasarkan UNCLOS 1982,” ujar Fahmi yang dikutip Jumat 6 Desember 2024.
Baca juga: Kemenlu Tegaskan, CoC Bukan Penyelesaian Sengketa Distrik di Laut China Selatan
Menurut Fahmi, pendekatan Presiden Prabowo terhadap China sebagai salah satu kekuatan besar di kawasan bukan berarti mengorbankan prinsip kedaulatan Indonesia. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan membangun Rekanan yang konstruktif sekaligus menghindari ketegangan yang Bukan perlu.
Lebih jauh, Fahmi menilai bahwa pendekatan Prabowo menunjukkan kemampuan Indonesia Kepada tetap relevan dalam percaturan politik Dunia yang semakin kompleks. Strategi ini, katanya, menjadi kunci Kepada memperkuat posisi Indonesia di tengah tantangan diplomasi regional maupun Dunia.
Sebagai negara yang berpegang Kokoh pada kebijakan luar negeri bebas aktif, Fahmi menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan diplomatik yang sangat kompleks di Dasar kepemimpinan Prabowo. Kunjungan luar negeri pertama Presiden Prabowo, menurutnya, menunjukkan keseriusan Kepada memperkuat posisi Indonesia di kancah Dunia.
Fahmi juga menilai bahwa diplomasi yang dilakukan Prabowo tetap berfokus pada menjaga kedaulatan negara, memperkuat Rekanan konstruktif dengan berbagai pihak, dan beradaptasi dengan perubahan Dunia.
“Sebagai pemimpin baru, Prabowo tentu akan Lalu belajar dan menyesuaikan kebijakan luar negerinya, dan ini adalah bagian dari dinamika pemerintahan yang harus dihargai,” tegas Fahmi.
