Prabowo Diminta Kembalikan KPK ke Jalan yang Cocok

Prabowo Diminta Kembalikan KPK ke Jalan yang Benar
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam acaraPenguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024)(MI/Terdapatm Dwi)

PEGIAT Antikorupsi Wanda Hamidah meminta agar presiden terpilih Prabowo Subianto harus tegas mengembalikan KPK ke jalan yang benar. Hal itu disampaikan untuk menanggapi panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang masih meloloskan nama-nama yang memiliki rekam jejak buruk dan tidak memiliki prinsip antikorupsi.

“jangan sampai kita dejavu pada pemilihan capim-dewas KPK periode lalu yang menghasilkan pemimpin terpilih yang memiliki track record yang buruk,” kata Wanda dalam keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (12/9). 

Sementara Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Andalas, menyebut KPK sudah masuk list coret sebagai lembaga yang tidak bisa diharapkan lagi.

Cek Artikel:  Muzani Bantah Bagian Menteri dari Gerindra Bakal Lebih Banyak

Baca juga : Pengamat: Proses Seleksi Pimpinan KPK hanya Bentuk Kompromi Politik

Pasalnya, kata Feri, seluruh rancang bangun pembentukan KPK dirusak dengan UU yang bermasalah tapi juga menempatkan orang-orang yang bermasalah.

“Proses seleksi ini tidak akan pernah dianggap layak, yang dikhawatirkan dari 20 nama yang muncul, sama ketika kita dibujuk rayu dengan nama-nama di Dewas KPK yang berintegritas. Tapi nyatanya tetap saja Dewas jadi Dewas yang saat ini tidak bisa kita harapkan. Enggak ada keterbukaan dan pertanggungjawaban ketika memilih figure tertentu,” tandas Feri.

Sekretaris Jenderal TI Indonesia Anggaranng Widoyoko menambahkan, pansel tidak melihat berdasarkan rekam jejak setiap kandidat sejara objektif. Pansel sepatutnya tegas memangkas nama-nama yang sudah jelas memiliki rekam jejak buruk yakni tidak patuh hukum, tidak lapor LHKPN, termasuk kinerja pada jabatan sebelumnya.

Cek Artikel:  PDIP Kritisi Perubahan Jumlah Personil Dewan Pertimbangan Presiden

“Jangan sampai pansel membuat KPK bunuh diri berkali-kali dan justru menghadirkan boneka baru untuk jadi alat politik rezim ke depan,” tegasnya, Kamis (12/9).
 

Mungkin Anda Menyukai