SEKRETARIS Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai politik Doku berpotensi marak terjadi jelang Pilkada 2024.
Menurut dia, berkaca pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 Lewat, PPATK pernah mengungkapkan adanya perputaran politik Doku yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Tetapi, Intervensi tersebut Enggak ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Adamya Ungkapan hajar serangan fajar itu Enggak Eksis juga implementasi di lapangan sehingga potensi politik Doku ini cukup besar,” kata Kaka kepada Media Indonesia, Senin (25/11).
Kaka mengatakan potensi politik Doku terjadi juga tak lepas dari program kampanye masing-masing calon yang Enggak Konsentrasi pada penyampaian visi misi dan ideologi. Ia menilai hal tersebut jadi celah beli Bunyi kepada masyarakat yang Enggak mengetahui dengan Jernih visi misi calon kepala daerah.
Maka dari itu, ia berharap butuh kerja sama Sekalian pihak Kepada mencegah politik Doku tersebut. Masyarakat diminta Kepada menolak politik Doku dan mengadukannya kepada Bawaslu. Begitu juga Bawaslu melakukan pencegahan dengan sosialisasi serta bertindak tegas ketika ditemukan adanya politik Doku.
Selain politik Doku, Kaka juga menyoroti adanya aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara yang Enggak Independen pada pilkada tahun ini. Ia menilai ketidaknetralan itu kian mengkhawatirkan setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendukung salah satu paslon di pilkada. Ia menilai dukungan itu akan menjadi Elemen ketidaknetralan aparat dan ASN. Ditambah, pernyataan Presiden Prabowo Enggak dianggap sebagai pelanggaran oleh Bawaslu.
“Secara Enggak langsung mereka akan mengikuti dan berpikir Presiden saja boleh, masa yang lain Enggak boleh,” ujarnya.
Kaka menilai butuh keseriusan dari pemerintah dan penegak hukum dalam menjaga netralitas. Ia berharap Eksis kontestasi yang adil sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat. (J-2)
