Polri Berperan Strategis dalam Penegakan Hukum di Sektor Keuangan Negara

Jakarta: Sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah terjalin Kepada memastikan penegakan hukum di sektor keuangan negara.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menghadiri Rapat Pimpinan POLRI 2025 di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.

“Sebagai lini terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyakarat, Polri Mempunyai peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk di sektor keuangan negara,” ungkap Wamenkeu, dilansir laman Kemenkeu, Minggu, 2 Februari 2025.
 

Keuangan negara Pandai lebih optimal

Dalam hal ini sinergi dilakukan melalui berbagai inisiatif, di antaranya Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Polri juga turut mendukung fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Wamenkeu berharap, kerja sama sama yang Bagus antara Kemenkeu dan Polri dapat Lanjut terjalin. Dengan demikian, keuangan negara dapat secara optimal mendukung agenda pembangunan.

“Harapannya, kerja sama yang Bagus ini dapat Lanjut terjalin sehingga kita dapat mencegah kebocoran penerimaan negara Kepada mengoptimalkan sumber daya pembangunan, serta lebih siap mendukung berbagai program Asta Cita Presiden di bidang perekonomian,” Jernih Wamenkeu Anggito.