TUNTUTAN Kepada mengungkap identitas para tersangka dalam kasus perlindungan situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) semakin menguat.
Para Ahli dan pengamat mendesak agar transparansi dilakukan dalam penegakan hukum Kepada menjaga integritas institusi.
“Pengungkapan identitas pelaku adalah langkah Krusial agar kasus ini Kagak dianggap sepele oleh masyarakat. Kita perlu menjaga agar Kagak muncul Opini negatif tentang kepolisian,” ungkap Ahli Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah, Kamis (7/11).
Trubus menekankan, pentingnya keterbukaan dalam proses penyidikan, terutama ketika isu ini berkaitan dengan kebijakan negara.
Trubus juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan pemberantasan judi online merupakan perintah dari Presiden yang harus dijalankan secara transparan.
“Kita harus memperlihatkan kepada publik bahwa kita serius dalam menangani masalah ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan lain, Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto juga sependapat. Ia meminta pihak kepolisian Kepada segera mengungkap identitas 15 tersangka yang terlibat.
Bambang memahami Eksis kebijakan yang memberikan diskresi kepada penyidik Kepada Kagak mengungkap identitas. Tetapi ia menekankan bahwa terdapat batasan waktu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kepada mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Tanpa mengungkap identitas tersangka, potensi abuse of power seperti penculikan oleh aparat hukum dapat terjadi, yang Terang-Terang melanggar hak asasi Kaum negara,” Terang Bambang.
Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka terkait perlindungan situs judi online. Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya merupakan pegawai dan staf Spesialis di Kemenkomdigi, sementara 4 orang lainnya adalah Kaum sipil.
Dalam tindakan selanjutnya, polisi juga melakukan penggeledahan di sebuah ruko yang berfungsi sebagai kantor satelit di Bekasi, yang diduga dikelola oleh tiga individu berinisial AK, AJ, dan A.
Identitas ketiga orang ini Tetap belum Terang apakah mereka pegawai Komdigi atau Kagak.
Di kantor satelit tersebut, terdapat 12 orang yang bekerja, dengan 8 di antaranya sebagai operator dan 4 lainnya sebagai admin. Mereka bertugas mengumpulkan daftar situs judi online yang harus diperhatikan.
Salah seorang pegawai Komdigi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa terdapat Sekeliling 1.000 situs judi online yang dijaga agar Kagak diblokir, sementara 4.000 situs lainnya telah dilaporkan Kepada pemblokiran.
Dari aktivitas ini, pelaku mengklaim memperoleh keuntungan sebesar Rp8,5 juta per situs yang dilindungi, sementara mereka membayar upah kepada pegawai admin dan operator sebesar Rp5 juta per bulan.
Situasi ini menambah tekanan kepada pihak berwenang Kepada segera mengambil langkah tegas demi kepercayaan publik dan penegakan hukum yang lebih Bagus. (Z-10)