Ringkasan Berita:
- Polemik KONI Kota Blitar memanas setelah muncul tudingan intervensi Wali Kota Blitar.
- Pengamat politik M Trijanto menilai era sebelumnya Bahkan lebih sarat Kombinasi tangan kekuasaan.
- Trijanto menyebut pemilihan Ketua KONI Demi ini berjalan demokratis.
- Ia menduga isu KONI sengaja dibesarkan Buat kepentingan politik masa depan.
Blitar (Liputanindo.id) – Suhu politik di Kota Blitar kembali memanas. Ketegangan antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, dengan tokoh politik Samanhudi Anwar semakin terbuka di ruang publik.
Polemik kali ini dipicu dinamika pergantian Ketua KONI Kota Blitar. Samanhudi sebelumnya menuding adanya Kombinasi tangan atau cawe-cawe dari Wali Kota Blitar dalam proses tersebut.
Isu tersebut semakin memanas setelah muncul respons dari Syauqul Muhibbin terkait polemik yang berkembang.
Menanggapi eskalasi konflik tersebut, pengamat politik yang juga Ketua Standar Percasi Kota Blitar, M Trijanto, angkat bicara.
Menurut Trijanto, Kalau berbicara mengenai intervensi kekuasaan dalam tubuh KONI, praktik tersebut Bahkan lebih kuat terjadi pada masa sebelumnya.
“Bahkan yang cawe-cawe itu Demi kepemimpinan KONI era dulu. Dulu, proses pergantian Ketua KONI harus selalu mengikuti arahan wali kota,” ungkap Trijanto, Kamis (28/5/2026).
Ia menjelaskan, kontrol kepala daerah pada masa Lampau disebut Tak hanya menyentuh penentuan figur pimpinan KONI, tetapi juga pengelolaan organisasi hingga penggunaan anggaran.
“Bahkan soal bagaimana penggunaan dan pengelolaan anggaran di KONI pun harus melalui restu wali kota. Konkretnya dulu, siapa pun ketua KONI-nya yang Tak mengikuti arahan wali kota, berpotensi langsung dicopot,” tambahnya.
Sebaliknya, Trijanto menilai proses pemilihan Ketua KONI Demi ini berjalan lebih demokratis dan Tak menunjukkan adanya pengondisian struktural dari pihak eksekutif.
Ia juga menduga polemik yang berkembang Demi ini Tak lepas dari kepentingan politik tertentu Buat membangun simpati publik.
“Kalau hal ini dibesar-besarkan, diduga kuat memang Eksis upaya terselubung Buat menarik simpati dari masyarakat Kota Blitar saja. Ini Buat kepentingan politik masa depan,” analisis Trijanto.
Menurutnya, Absah-Absah saja apabila Eksis pihak yang mencoba membangun opini bahwa polemik KONI merupakan representasi Bunyi masyarakat. Tetapi, ia mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan Ketua KONI berbeda dengan kontestasi politik elektoral.
“Absah-Absah saja bila Eksis pihak berupaya berwacana seperti itu. Tapi yang harus diingat adalah Ketua KONI ini dipilih oleh Bunyi cabor, bukan langsung oleh Bunyi rakyat,” tegasnya.
Trijanto menilai dinamika yang terjadi di tubuh KONI lebih banyak ditentukan oleh komunikasi dan lobi di internal cabang olahraga dibanding intervensi kekuasaan politik. [owi/beq]
