Liputanindo.id – Polisi belum mau memberi penjelasan terkait kasus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto diperiksa pada Selasa (4/6/2024) hari ini terkait kasus dugaan pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Ya nanti kami pastikan dulu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Begitu disinggung betul tidaknya Hasto akan mendatangi Dewan Pers Demi mengklarifikasi kasus yang menimpanya, Ade ogah memberi penjelasan dan hanya kembali menyebut, pihaknya akan mengecek perkara ini terlebih dahulu ke penyidik.
ERA mencoba mengonfirmasi kasus ini ke Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto. Tetapi keduanya tak merespon Begitu dihubungi.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menjelaskan dirinya dilaporkan ke polisi karena pernyataannya di dua media televisi nasional. Pernyataannya itu dinilai pelapor sebagai bentuk penghasutan, Berita Dusta hingga menciptakan kerusuhan.
“Ya Segala sudah Terang maka tadi kami Dapat sebutkan, itu dari wawancara saya pada Lepas 16 Maret di Liputan6, SCTV dan kemudian di Kompas TV kalau Tak salah Lepas 26 Maret. Dan kemudian itu dikaitkan ketika Terdapat demo yang terjadi kerusuhan, membakar ban, kira-kira seperti itu,” kata Hasto di Polda Metro Jaya, Jakarta, hari ini.
Hasto menambahkan dirinya telah memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya kepada penyidik. Sekjen PDIP ini Lewat menyebut perkataannya di media televisi nasional itu merupakan produk jurnalistik.
Perihal siapa yang melaporkan dirinya, Hasto mengaku Tak mengenalnya. “Tapi prinsipnya saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya sampaikan. Berkualitas secara politik, secara hukum maupun sosial, dan Tak Terdapat suatu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan, bermaksud menghasut, menggerakkan orang dimuka Lumrah Demi melakukan tindak pidana,” ucapnya.
Pengacara Hasto, Patra M Zen menambahkan Hasto dilaporkan atas dugaan pelanggaran tiga pasal, yakni Pasal 160 KUHP, Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 45A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
