AKANKAH Pilpres 2024 akan memperpanjang durasi polarisasi antaranak negeri? Kita tentu berharap tidak. Terdapatkah potensi keterbelahan itu menjelang hingga setelah presiden dan wakil presiden yang baru terpilih nanti? Sayangnya harus kita katakan ‘ya’.
Polarisasi adalah masalah anyar dan serius bagi bangsa ini. Demokrasi yang semestinya menyatukan di tengah perbedaan telah salah navigasi. Politisasi politik identitas, eksploitasi SARA, telah menjadi pengoyak tenun kebangsaan, pembobol tembok persatuan.
Demi kekuasaan, elite tak tertib mulut. Demi kepentingan kelompok dan golongan, para pendukung pemburu kekuasaan rajin menebarkan kebencian, berita bohong, fitnah, terhadap kelompok lain. Baru kali ini rasanya jurang pemisah di antara sesama anak bangsa begitu menganga.
Media sosial tak lagi nyaman. Kalau ada waktu, cobalah tengok akun-akun para die hard, para buzzer, dalam membela tuannya. Bak minum obat sehari tiga kali, mereka rutin mengunggah status-status pemicu perdebatan, pemantik perpecahan.
Tak cuma buzzer ala kadarnya, pendengung intelektual termasuk akademisi, budayawan, dosen, hingga guru besar dan rektor pun sama. Sama-sama kelebihan nafsu untuk meninggikan sang idola dan merendahkan rival junjungannya. Sama-sama sontoloyo.
Situasi itulah yang terjadi sampai saat ini dan mungkin hingga nanti. Situasi yang celakanya diperburuk oleh perilaku buruk para elite. Teladan terkini diperlihatkan Ketua Biasa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Laode Umar Bonte. Bahwa dia terang-terangan menolak capres Anies Baswedan, itu sah-sah saja, itu haknya. Yang jadi soal, penolakan itu dibumbui narasi-narasi rasis.
Kata Laode, yang pantas menjadi presiden Indonesia adalah putra-putra asli Indonesia yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. “Saya setuju Anda lahir dan besar di sini, tapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun, mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini, mereka tetap saja penjajah dan bukan bangsa Indonesia,” begitu dia bilang di videonya yang viral di medsos.
Lagi ada tuturan kebencian lainnya. Laode, misalnya, menyebut Anies boleh saja memiliki orangtua atau mengaku memiliki orangtua menjadi pahlawan negara ini. ”Tetapi untuk menjadi presiden sadar diri, jangan, ini yang saya ingin menggugah.”
Entah siapa yang ingin digugah Laode. Soal pribumi, sudah kerap dikemukakan tidak ada satu pun suku di Indonesia yang bisa mengeklaim sebagai orang Indonesia asli. Konklusi itu bukan karangan, melainkan hasil penelitian DNA. Yang mengemukakan juga bukan orang sembarangan, melainkan Prof Dr Herawati Sudoyo dari Lembaga Penelitian Eijkman.
“Kalau kita lihat orang Indonesia dari informasi genetikanya, asal-usulnya, sebagian besar dari Austronesia, lalu Austroasiatik (Tiongkok daratan), Papua, dan India. Penandanya bahwa pribumi dan nonpribumi tidak ada karena orang Indonesia, kalau dilihat dari genetikanya, campuran,” ucap Herawati.
Menyoal pribumi dan nonpribumi, tak hanya tak lagi relevan, tapi juga berbahaya. Ia berurusan dengan SARA. Jadi, buat apa lagi dijadikan senjata hanya untuk berkuasa.
Satu lagi yang dianggap bisa melanggengkan polarisasi ialah pernyataan Ketua Biasa Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo. Menurut HT yang juga Pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), masyarakat Tionghoa selama ini mendukung semua kebijakan Presiden Jokowi dan bakal mendukung keputusan Jokowi tentang capres di Pilpres 2024.
Sontak, klaim HT dibantah mentah-mentah tokoh Tionghoa lainnya, Jusuf Hamka. Dia menegaskan, pernyataan HT ngawur dan membuat resah masyarakat Tionghoa.
Begitulah, ketika polarisasi masih menjadi masalah, sebagian pihak malah memperparah. Ironisnya lagi, para pemain politik SARA ialah mereka yang terus menstigma pihak lain memainkan politik identitas. Kata orang Jawa, ora ngilo githoke dhewe. Mereka bisanya hanya menyalahkan orang lain, tapi tak mau berkaca pada diri sendiri.
Tadinya saya berharap, sangat berharap, Presiden Jokowi melakukan intervensi agar polarisasi tak terus terjadi dan makin menjadi. Metodenya dengan bersikap sebagai bapak semua anak bangsa, netral di pilpres. Tapi, Pak Jokowi memilih sebaliknya. Dia lebih suka cawe-cawe dalam kompetisi.
Perbedaan antara politikus dan negarawan ialah politikus hanya memikirkan pemilihan umum, sedangkan negarawan memikirkan generasi akan datang. Begitu definisi penulis Amerika James Freeman Clarke. Kiranya Pak Jokowi lebih suka menjadi politikus, kendati konsekuensinya mahal, yakni polarisasi bisa terus menebal.
