PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto Kagak Mekanis dapat menekan biaya politik secara keseluruhan. Peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Felia Primaresti berpendapat, Tetap Terdapat biaya yang harus dikeluarkan meskipun pilkada digelar lewat DPRD.
“Negosiasi politik antarpartai, lobi, hingga potensi praktik politik Duit dapat tetap terjadi dalam proses penunjukan ini,” ungkap Felia lewat keterangan tertulis, Rabu (18/12).
Meskipun secara anggaran negara dapat ditekan, pilkada lewat DPRD dinilainya bakal melemahkan demokrasi di tingkat lokal. Padahal, jabatan eksekutif daerah seperti gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota membutuhkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.
“Pilkada langsung memungkinkan rakyat Demi memilih pemimpin terbaik menurut mereka, yang pada akhirnya memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas,” terang Felia.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. Terlebih, mekanisme pilkada lewat DPRD berisiko memunculkan konflik kepentingan karena calonnya hanya akan Pusat perhatian mencari dukungan ke Personil parlemen daerah.
“Pilkada langsung memberikan rakyat kuasa politik yang lebih bermakna, menciptakan demokrasi yang lebih kuat, dan memastikan pemimpin yang terpilih Mempunyai legitimasi langsung dari masyarakat,” pungkasnya. (Tri/I-2)
