PEMILIHAN kepala daerah langsung yang melibatkan masyarakat harus dipertahankan, terutama di Ketika munculnya wacana Kepada mengganti sistem tersebut. Penegakkan nilai-nilai demokrasi Kagak Pandai ditawar Kembali meski Tetap terdapat kekurangannya.
Demikian disampaikan peneliti Indonesia Political Research & Consulting (IPRC), Fahmy Iss Wahyudy, dalam Percakapan publik bertemakan Quo Vadis, Pilkada Langsung atau Kagak Langsung, di Bandung, Rabu (19/3).
Menurutnya, pilkada langsung harus dipertahankan karena melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin. “Jangan Tiba kedaulatan rakyat hilang,” tegasnya.
Menurutnya, pilkada langsung menjamin partisipasi seluruh masyarakat dalam menentukan pemimpinnya, sehingga diharapkan Pandai melahirkan pemimpin yang Betul-Betul diharapkan masyarakat.
Meski begitu, pilkada langsung Mempunyai kekurangan, terutama menyangkut politik Doku. Pada pilkada langsung prevalensi politik Doku sangat tinggi.
“Betul tinggi. Tapi pilkada Kagak langsung tak serta merta menghilangkan hal tersebut,” katanya.
Dengan memilih pilkada Kagak langsung, menurutnya, hanya memindahkan politik Doku dari masyarakat kepada oknum Personil dewan. “Apabila kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, berarti hanya memindahkan politik Doku dari masyarakat kepada dewan,” ujarnya.
Disinggung belum siapnya masyarakat dalam menjalankan pilkada secara langsung, menurut Fahmy, hal itu bukan persoalan. Malah, pemerintah, partai politik, dan unsur terkait lainnya harus Pandai memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Jadi kalau masyarakat dianggap belum siap berdemokrasi, ya harus disiapkan. Beri pendidikan politik yang lebih Berkualitas Kembali, bukan malah diganti sistemnya,” katanya.
Meski begitu, dia juga memahami munculnya usulan pilkada dilakukan secara Kagak langsung. Usulan ini didasarkan pada sejumlah Argumen seperti efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, hingga peningkatan efektivitas pemerintahan.
Tetapi, dia menilai perubahan pilkada langsung ini Kagak perlu terjadi sehingga dirinya berharap DPR maupun pemerintah Kagak perlu mengusulkan perubahan tersebut. “Kalau masyarakat dianggap belum siap, ya kita harus menyiapkan masyarakatnya,” ujarnya.
