Survei dari Skala Institute Serempak Ragaplasma Research menyatakan Pilkada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibayangi praktik politik Duit dengan indikator 45,38% pemilih diprediksi mengubah pilihan akibat bujukan pemberian imbalan dalam bentuk Duit, barang maupun jasa.
“Terdapat atensi Spesifik terkait perubahan pilihan yang disebabkan oleh Elemen Duit dan angkanya relatif besar,” kata Direktur Skala Institute Wahyu Ginanjar di Cikarang, hari ini.
Kondisi tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Skala Institute Serempak Ragaplasma Research pada periode 1-7 Oktober 2024 dengan metode multistage sampling.
Survei itu dilakukan di enam kabupaten dan kota di Jawa Barat yang kemudian dielaborasi dengan pilkada provinsi tersebut. Keenam daerah itu meliputi Kabupaten Bekasi, Garut, Cianjur, Majalengka serta Kota Cirebon dan Kota Bandung.
Ia mengatakan dari keenam daerah itu, daerah dengan jumlah pemilih paling banyak tergiur politik Duit yang kemudian mengubah pilihan Bunyi adalah Kabupaten Bekasi. Sementara Kepada daerah lain Lagi di Rendah Kabupaten Bekasi.
Wahyu memaparkan survei dilakukan terhadap 400 responden dengan margin of error sebesar lima%, tingkat pendidikan lulusan perguruan tinggi 22,5%, SMA 58%, SMP 10,5% dan lulusan SD sembilan%.
“Sedangkan kategori tingkat Pendapatan responden meliputi rendah 32%, Rendah 23,25%, menengah atas 38,25% dan atas 6,5%,” katanya.
Berdasarkan hasil survei ini, elektabilitas Kekasih calon nomor urut 1 Dani Ramdan-Romli HM sebesar 41,75%. Kekasih nomor urut 2 BN Holik-Faizal Hafan Farid 19,5% dan Kekasih nomor urut 3 Ade Kuswara-Asep Surya Atmaja 24,75%.
Wahyu mengaku elektabilitas Kekasih Dani-Romli tinggi karena dianggap sebagai petahana yang telah terbukti secara kinerja, menandakan bahwa masyarakat puas dengan kinerja pemerintah daerah.
“Hasil survei cukup tinggi, unggul dibanding dua Kekasih lain,” ucapnya.
Tetapi elektabilitas ini dapat berubah lantaran tinggi Tanda khas pemilih Kepada berpaling. Pemilih dapat dengan mudah mengubah pilihan akibat beberapa hal dan yang tertinggi adalah Elemen pemberian Duit, barang maupun jasa.
“Kami Enggak secara spesifik menanyakan bentuk Duit atau barang dan jasa yang dimaksud, termasuk tentang serangan fajar. Tapi, berdasarkan hasil survei kami, perubahan itu dapat terjadi pada seminggu terakhir hingga hari H pencoblosan,” katanya.
Dia menyatakan perubahan pilihan akibat Duit itu juga terjadi di daerah lain hanya tingkat%tase Enggak setinggi di Kabupaten Bekasi. Paling tinggi hanya terjadi di Majalengka dengan 17,9% serta Cirebon sebesar 16,99%.
“Tanda khas di Bekasi Nyaris sama seperti yang kami survei juga di Sekeliling Sulawesi di mana tingkat perubahannya cukup tinggi. Tentu ini menjadi atensi kita Segala,” ucap dia.
Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi Harun Alrasyid mengatakan perubahan pilihan akibat politik Duit merupakan hal yang Enggak ideal dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Pilkada Serentak 2024.
“Tentu saja, pilihan politik karena Elemen ekonomi menjadi Enggak ideal. Karena Sepatutnya seorang pemimpin itu dipilih berdasarkan gagasan dan visi misi yang Terang,” katanya.
Menurut dia kondisi ini terjadi karena lemah pendidikan politik di masyarakat, sehingga politik Duit menjadi masalah klasik yang selalu saja terjadi di setiap kontestasi padahal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur dengan ketat soal politik Duit.
“Harusnya partai politik meningkatkan Bagian pemberian pendidikan politik agar kondisi ini Enggak Maju berulang. Karena tujuan didirikan partai politik itu Kepada edukasi pendidikan politik masyarakat,” ucapnya.
Dirinya berpendapat kandidat yang menggunakan politik Duit menunjukkan kurang ide dan kemampuan Kepada membangun daerah serta Enggak Pandai menawarkan program yang relevan bagi masyarakat.
Kandidat yang melakukan politik Duit biasanya Mempunyai Interaksi sosial yang lemah dengan pemilih.
“Ini saatnya masyarakat memilih kandidat yang Mempunyai visi dan program pembangunan yang Terang,” katanya. (Ant/P-2)
