Liputanindo.id – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya akan membahas keinginan Menteri Hak Asasi Mahluk (HAM) Natalius Pigai yang mau anggaran kementeriannya ditambah lebih dari Rp20 triliun.
Dia pun belum Dapat menduga-duga terkait Argumen keinginan penambahan anggaran Kementerian HAM menjadi lebih dari Rp20 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp62 miliar.
Tentunya, dia pun perlu mendengar Argumen kebutuhan-kebutuhan dari keinginan Natalius Pigai tersebut. “Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak Natalius,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu kemarin.
Menurut dia, Komisi XIII DPR RI harus betul-betul Menonton usulan tersebut, karena spektrum dari sektor Hak Asasi Mahluk sangat luas. Dia mengatakan bahwa usulan itu perlu dilakukan dengan pendekatan secara bernegara, bukan pendekatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Jadi tentu penempatan sumber daya Mahluk, bagaimana pengorganisasian lembaga itu menjadi sangat Krusial, sembari juga berbicara sosialisasi dari keberadaan kementerian sendiri,” tutur dia.
Dia juga Kagak Mau terlebih dahulu menduga-duga atau berprasangka negatif terkait usulan tersebut. Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah makan siang bergizi yang juga Dapat masuk ke ranah Hak Asasi Mahluk.
“Makan siang bergizi atau makan yang bergizi itu kan juga besar. Itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya human rights. Apakah nanti mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati Berbarengan-sama,” ujar dia.
Biar begitu, dia menilai bahwa penambahan anggaran dengan Nomor sebesar itu pun belum memungkinkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Buat 2025 belum akan dibahas.
“Kan anggaran sudah diketok. Itu tadi sekali Tengah kita nggak Dapat menduga-duga, kita cermati aja Berbarengan-sama,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Mahluk (HAM) Natalius Pigai meyakini bahwa akan Terdapat penambahan anggaran Buat kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu Mau anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan Anggota negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang Kagak Dapat dilakukan dengan anggaran yang kecil.
“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai Dapat bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya Dapat kalau negara punya anggaran,” kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).
