Legislator: Pidato presiden soal tambang ilegal harus ditindaklanjuti
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Sabtu, 16 Agustus 2025 – 16:08 WIB
Liputanindo.id – Member Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menekankan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan Buat menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum (APH).
“Komitmen Presiden sudah Terang. Sekarang yang dibutuhkan adalah eksekusi di lapangan dengan langkah hukum yang terukur, transparan, dan bebas dari intervensi,” kata Martin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, keberhasilan penindakan tambang ilegal sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga penegak hukum.
Dia menegaskan integrasi kerja antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait perlu diperkuat agar penegakan hukum dapat berjalan Segera.
Dia mengingatkan tambang ilegal Tak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga meninggalkan kerusakan lingkungan.
“Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya juga menimbulkan kerugian negara dan masyarakat yang lebih besar karena itu, pelaku harus ditindak tegas,” tuturnya.
Buat itu, dia pun menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto Buat menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia.
Oleh karena itu, kata dia, penegakan hukum menjadi kunci Buat memutus jaringan kejahatan yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
“Pertambangan ilegal ini bukan pelanggaran kecil. Harus dihadapi dengan langkah hukum yang tegas dan konsisten,” kata dia.
Begitu penyampaian pidato kenegaraan di agenda Sidang Tahunan MPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8), Presiden Prabowo Subianto bertekad Buat menyelamatkan kekayaan negara bernilai Rp300 triliun melalui penertiban 1.063 titik aktivitas tambang ilegal yang kini terdeteksi di Tanah Air.
“Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” kata Prabowo.
Dikatakan Kepala Negara, potensi kekayaan negara yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan mencapai minimal Rp300 triliun.
Dalam kesempatan itu, Presiden minta dukungan segenap jajaran MPR/DPR, seluruh partai politik Buat mewujudkan penertiban atas praktik ilegal di sektor pertambangan.
Sumber : Antara
