PERWIRA senior angkatan laut dari kawasan Asia-Pasifik berkumpul di Surabaya, Indonesia, dalam kegiatan Asia Pacific Naval Warfare Symposium (Simposium Peperangan Laut Kepada Kawasan Asia Pasifik) yang diselenggarakan TNI AL dan Komite Global Palang Merah (ICRC) selama tiga hari.
Simposium yang berlangsung pada 11-13 Desember 2024 ini bertujuan Kepada membangun dan memperkuat kapasitas angkatan laut di kawasan dalam menerapkan hukum humaniter Global pada konflik bersenjata di laut.
Simposium ini mempertemukan 36 peserta dari 22 negara dan diisi dengan presentasi, studi kasus, dan aktivitas Golongan yang dirancang Kepada membahas kompleksitas peperangan laut.
Tema-tema Krusial yang diangkat antara lain penerapan hukum humaniter Global (HHI) atau hukum konflik bersenjata dalam peperangan laut, perbedaan antara operasi penegakan hukum maritim dan konflik bersenjata, serta implikasi kemanusiaan dari operasi laut.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menggarisbawahi bahwa konteks strategis yang menyatukan Sekalian pihak hari ini Krusial mengingat kawasan Asia-Pasifik menjadi pusat daya tarik dunia maritim.
Ali berharap agar acara tiga hari ini akan memberikan kerangka kerja tentang bagaimana melaksanakan operasi, bekerja sama, dan menjaga stabilitas regional bahkan di Demi terjadi ketegangan.
“TNI Angkatan Laut Indonesia menyadari bahwa keamanan maritim kita secara inheren terkait dengan keamanan regional. Tak Terdapat negara yang dapat memastikan keamanan maritim sendirian. Ini membutuhkan kemitraan, pemahaman, kolaborasi, dan komitmen Serempak terhadap hukum dan Kebiasaan Global. Sebagai personel angkatan laut, kita mewakili garis terdepan keamanan dan pertahanan maritim di kawasan kita. Saya Pasti kita Mempunyai pemahaman yang sama bahwa angkatan laut yang profesional harus beroperasi dengan presisi, tanggung jawab, dan kesadaran penuh terhadap kerangka hukum. Pembelajaran yang dipetik dari rekan-rekan kita yang akan berlangsung selama kegiatan ini sangat berharga. Pengalaman dan keahlian kolektif Anda akan memperkaya Percakapan kita dan memperkuat komunitas maritim regional kita,” papar Ali.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan Sekalian negara harus mengakui bahwa kemampuan militer mereka Tak hanya ditujukan Kepada membela kepentingan nasional tetapi juga Kepada menegakkan dan menghormati hukum Global, terutama dalam situasi yang melibatkan konflik bersenjata di laut dan bahwa pengembangan kekuatan angkatan laut didukung oleh semangat Kepada mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, dan bekerja sama Kepada membangun peradaban yang lebih adil, sejahtera, dan Seimbang.
“Dalam upaya kita yang Tak kenal lelah Kepada mencapai Selaras Dunia, Indonesia berkomitmen Kepada memperdalam dialog inklusif dan kolaborasi konkret, menegakkan hukum Global, dan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Sekalian bangsa, sebagaimana tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia mendorong agar Sekalian pihak memastikan bahwa, apabila operasi militer di laut diperlukan, termasuk selama konflik, mereka harus menghormati hukum Global, kebiasaan Global, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan perjanjian seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), Konvensi Jenewa, Manual San Remo, dan prinsip netralitas dalam peperangan laut,” tegas Sjafrie.
“Melalui Percakapan dan dialog, Simposium ini memberi ruang bagi para perwira angkatan laut Kepada mengidentifikasi langkah-langkah praktis yang akan mengurangi risiko kemanusiaan dalam operasi laut sekaligus meningkatkan pemahaman peserta tentang hukum Global,” ungkap Kepala Delegasi Regional ICRC Kepada Indonesia dan Timor-Leste Vincent Ochilet.
“Dengan memupuk kesadaran dan kolaborasi, kami bermaksud memberi motivasi kepada para peserta Kepada lebih mengintegrasikan hukum humaniter Global ke dalam praktik operasional mereka, memastikan bahwa keamanan maritim dan masalah kemanusiaan ditangani secara bersamaan,” lanjutnya.
Simposium ini juga menjadi wadah Kepada meningkatkan dialog antara ICRC dan angkatan laut di kawasan. Peserta diharapkan terlibat dalam Percakapan yang bermakna, mengembangkan wawasan yang nantinya dapat ditindaklanjuti, dan mendorong dialog bilateral terkait isu-isu maritim bahkan sesudah kegiatan ini selesai.
Simposium semacam ini sebelumnya telah diadakan di Kuala Lumpur, Kolombo, dan Beijing. Pada tahun 2016, TNI Angkatan Laut dan ICRC juga menyelenggarakan Asia-Pacific Workshop on the Law of Armed Conflict (Lokakarya tentang Hukum Konflik Bersenjata di Laut Kepada Kawasan Asia-Pasifik) di Surabaya.
Perwira senior angkatan laut yang ikut serta dalam kegiatan ini berasal dari Amerika Perkumpulan (AS), Australia, Bangladesh, Fiji, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Kanada, Maladewa, Malaysia, Pakistan, Papua Nugini (PNG), Korea Selatan (Korsel), Selandia Baru, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Tiongkok, dan Vietnam. (Z-1)
