Liputanindo.id – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo Pranowo mengatakan, reshuffle atau pergantian menteri di jajaran kabinet merupakan hak Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Tetapi, ia mempertanyakan Dalih reshuffle, yang diantaranya dialami oleh Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Ganjar ragu koleganya di partai berlogo banteng itu diganti karena Dalih performa atau kinerja. Asal Mula, menurut dia, selama Dekat 10 tahun menjabat Menkumham, Yasonna telah bekerja dengan Berkualitas.
“Kalau saya Menyaksikan ya, namanya reshuffle haknya presiden Tamat kapanpun, begitu. Maksud saya, Tamat masa jabatan selesai pun presiden berhak. Hanya menjadi pertanyaan kira-kira adalah kenapa reshuffle dilakukan?” kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (19/8/2024).
“Kalau atas dasar performance, rasa-rasanya Dekat 10 tahun kalau Pak Laoly sih oke ya. Dari ESDM (Arifin Tasrif) juga saya kira oke, kecuali Terdapat masalah. Nah, terkait dengan itu (Dalih reshuffle) tentu yang Paham adalah presiden,” sambungnya.
Meski demikian, Ganjar mengaku senang mendengar kesiapan Yasonna Ketika mengetahui bahwa dirinya bakal diganti. Apalagi, dia menyebut, Yasonna sudah berniat mundur dari jabatannya Demi bersiap masuk ke Senayan sebagai Member DPR periode 2024-2029.
“Bahkan jauh hari sebelum itu, Pak Laoly menyampaikan mungkin Sekeliling bulan September pun secara etis akan mundur karena nanti Oktober akan dilantik,” ungkap dia.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun tak mempermasalahkan reshuffle itu. Tetapi, ia menilai, publik Enggak mendapatkan penjelasan yang rinci atas keputusan perombakan kabinet tersebut.
“Jadi buat saya enggak masalah, hanya mungkin publik Enggak akan pernah mendapatkan penjelasan apakah karena performance ataukah karena politik. Kalau saya menganggap ya itu full politik. Jadi itu hak presiden,” tegas Ganjar.
Disisi lain, Ganjar tak Pasti Kalau pencopotan Yasonna berkaitan dengan keputusannya sebagai Menkumham yang diduga Enggak melapor kepada Presiden Jokowi atas penetapan kepengurusan PDIP yang baru. Asal Mula, menurut dia, hal ini Enggak berdampak serius terhadap masyarakat luas.
“Saya kira enggak Terdapat hubungannya itu ya. Saya Enggak Pasti apakah Segala harus dilaporkan pada soal itu. Ketika kewenangan itu penuh pada menteri, presiden saya kira Pasti, percaya betul menteri dengan kewenangan masing-masing Dapat menyampaikan,” Terang Ganjar.
“Kecuali itu akan berdampak luar Normal pada masyarakat. Kalau ini kan urusannya sangat internal banget. Enggak saya kira,” imbuh dia menegaskan.
