Pernyataan Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango yang menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) jarang memanggil para komisioner untuk membahas perkembangan pemberantasan rasuah di Indonesia kemudian membandingkannya dengan ormas, dinilai hanya sekadar gimik.
Gimik tersebut bisa bertujuan saling lempar atau daya tawar di tengah dilakukannya proses seleksi capim dan dewas KPK. Pernyataan ini disampaikan pakar hukum tata negara sekaligus peneneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro.
“Cukup banyak agenda presiden sebagai panglima tertinggi untuk membahas upaya dan situasi korupsi kita. Kalau sampai panglima dan prajuritnya jarang bertemu ya aneh. Tapi itu saya nilai sekadar gimik saja yang bisa jadi itu untuk melempar kesalahan dan proses seleksi ada ribut-ribut di bawah meja kemudian ada orang yang dipasang,” ujarnya, Jumat (13/9).
Baca juga : Koalisi Masyarakat Desak Jokowi Tetap Lakukan Seleksi Pimpinan KPK
Ungkapan Nawawi tersebut disebut bisa membetot perhatian publik yang kemudian menjadi sorotan tajam terhadap Presiden Joko Widodo. Tetapi pimpinan KPK dan presiden Joko Widodo dinilai sama tidak beresnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan kok menjauh dari presiden. Bukankah dulu di era Firli Bahuri ada revisi UU KPK seiya sekata dengan preiden untuk KPK di bawah presiden. Nah harusnya menjadi lebih mudah,” ungkapnya.
Apabila hal tersebut terjadi selama ini maka menjadi bukti tidak efektifnya KPK berada di bawah kekuasaan rumpun eksekutif.
“Ini akhirnya terkonfirmasi bahwa KPK di bawah tangan kekausaan tidak efektif terbukti benar. Arahnya sama-sama tidak beres kompak diakhir mau cuci tangan,” tukasnya. (Sru/P-2)
