GURU Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Ace Suryadi mengatakan bahwa permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia sebetulnya hanya satu, Merukapan mutu pendidikan Indonesia yang Bukan pernah naik.
“Saya kira kita Bukan berlebih karena Memperhatikan hasil PISA yang merupakan asesmen paling terstandar secara Dunia, kita adalah 1 dari 67 negara Member PISA. Menurut PISA semakin tinggi skor anak-anak dalam literasi matematika, sains dan membaca, semakin tinggi kemampuan anak menguasai Langkah berpikir kritis, kreatif, inovatif dan kolaboratif. Skor PISA anak-anak Indonesia rendah sejak 2001 Tiba sekarang. Enggak pernah tinggi. Pernah naik Tiba 2009 tapi setelah itu turun Tengah,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Berbarengan Komisi X DPR RI, Rabu (30/10).
Menurut Ace, skor PISA Indonesia yang rendah karena anak-anak diajarkan Demi menghafalkan teori akademik sejak SD dan sedikit sekali dibarengi dengan aspek aplikasinya.
Sementara anak-anak yang dianggap pintar adalah mereka yang hafal teori dengan tingginya skor tes bukan mereka yang Pandai memecahkan masalah secara kritis, kreatif, inovatif dan kolaboratif.
“Komparasi antarnegara pada skor PISA di 2016. Vietnam berhasil melewati Indonesia dalam HDI pada 2004 dan melewati Singapura dalam skor PISA matematika, sains dan membaca pada 2012. Vietnam bukan main ini. Tapi Indonesia hanya menjadi 5 tertinggi saja di ASEAN,” ujar Ace.
“Anak-anak yang Mempunyai literasi yang tinggi dalam matematika sains dan membaca adalah modal bagi Vietnam Demi menggenjot ekonomi industri mereka bahkan Pandai Mengungguli kecepatan Malaysia Thailand Indonesia Filipina bahkan Singapura. Oleh karena itu sekaranglah waktunya Demi Indonesia Konsentrasi dalam memajukan ke anak menguasai literasi matematik sains dan membaca. Saya kira ini di beberapa negara sudah sangat memprioritaskan hal ini,” lanjutnya.
Di Indonesia, Ace menekankan bahwa PISA hanya dipamerkan hasilnya terutama Komparasi antarnegara, tanpa meneliti apa dan di mana kelemahan pembelajarannya sehingga anak-anak Indonesia kurang berprestasi menurut ukuran PISA.
“Kita hanya Demi dibandingkan saja selesai sudah. Padahal banyak sekali hasil dan data PISA yang dapat dimanfaatkan Demi memperbaiki skor PISA Berkualitas dalam literasi matematik, sains dan membaca,” kata dia.
Menurut Ace, proses pembelajaran adalah inti dari sistem pendidikan nasional. Hal yang dilihat dari kementerian pendidikan isinya adalah proses pembelajaran dan Demi membangun pendidikan yang bermutu, Bukan Eksis pilihan lain kecuali membangun sistem pembelajaran yang bermutu, Merukapan dengan menata kembali Seluruh komponen strategis yang mendukung sistem tersebut.
“Kita lihat hal yang perlu kita ciptakan adalah sistem pembelajaran bauran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Kita belum punya. Eksis beberapa sekolah yang sudah bagus tapi umumnya kita belum punya. Tetap hanya transmisi akademik saja. Demi mencapai hal itu diperlukan lima isu strategis Merukapan standar kompetensi siswa dan guru, diversifikasi kurikulum sekolah dan Penemuan pembelajaran, mekanisme asesmen, pelaporan, dan umpan balik, guru profesional yang kompeten, dan transformasi LPTK dan PPG yang bermutu,” ujar Ace.
Di tempat yang sama, Perwakilan Koalisi Pendidikan Nasional sekaligus Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri membahas mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia yang Tetap belum Mempunyai keberpihakan kepada para guru.
“Saya sebagai guru agak prihatin juga karena dalam peta jalan ini di halaman 113 Eksis kolom perencanaan Demi penjaminan kesejahteraan pendidik guru dan dosen baru direncanakan pada 2030 Tiba 2034. Jadi selama 5 tahun ini kami disuruh puasa atau bagaimana. Ini menjadi Informasi Bukan baik pada kami para pendidik dan semoga DPR Pandai mempertanyakan hal ini pada Bappenas, kementerian pendidikan dan Kementerian Religi kenapa merencanakan orang Demi Bukan sejahtera selama 5 tahun,” kata Iman.
“Rancangan besar ini harus kita bicarakan ulang dan harus dikawal dari tujuan pendidikan. Makanya pelibatan masyarakat itu sangat Krusial bukan hanya organisasi profesi, peneliti, dan lain sebagainya. Harus dilibatkan banyak orang,” sambungnya.
Sementara itu, Perwakilan Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonensia (JPPI), Ubaid Matraji menyoroti soal akses wajib belajar yang akan direncanakan 13 tahun setelah sebelumnya lebih dari 10 tahun Indonesia mengumumkan wajib belajar 12 tahun.
Tetapi demikian, selama 10 tahun terakhir realisasinga dikatakan belum Pandai Tiba 12 tahun dan baru Tiba Bilangan 8 tahun, bahkan belum menyentuh 9 tahun.
“Kalau kita hitung, per tahunnya naik 1,1%. Artinya rata-rata lelet sekolah kita SMP saja belum lulus. Karena itu menjadi Krusial menyikapi RUU Sisdiknas karena UU Sisdiknas saja belum dilaksanakan ini sudah mau direvisi,” Jernih Ubaid.
Dari data Kemendikbud-Ristek pada Agustus 2024 total anak yang Bukan sekolah di Indonesia mencapai 4,6 juta. Tetap banyak sekali yang tertinggal. Berdasarkan data BPS dan JPPI himpun dari 2014-2024, mayoritas anak-anak yang putus sekolah ini Mempunyai masalah ekonomi. Mulai dari Bukan punya biaya, pekerja anak dan Perempuan banyak terlibat pernikahan di Rendah umur.
Data OECD 2022 juga memperlihatkan bahwa Indonesia paling Rendah dari ukuran membaca, matematik dan sains di Asia Tenggara.
“Kemarin juga ditemukan banyak anak SMP baca aja enggak Pandai. Di tempat saya di Tangerang Selatan, Bogor dan Banten, SMP enggak Pandai baca. Anak yang Pandai baca saya tanya memahami teks mereka enggak Pandai. Ini menjadi Krusial anak-anak Indonesia diwacanakan belajar matematika dari TK, padahal kita belajar matematika dan membaca selama 12 tahun tapi hasilnya terburuk sedunia. Artinya 12 tahun kita belajar membaca itu belajar apa? Atau enggak belajar? Sekadar main-main di sekolah,” pungkasnya. (H-2)
