Liputanindo.id SEOUL – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan dua lembaga asal Korea Selatan, yakni Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) dan Korea Insurance Development Institute (KIDI) dalam pengembangan sektor asuransi.
Kerja sama tersebut Buat memperkuat infrastruktur keuangan dengan mengembangkan kerangka Jaring Pengaman Keuangan (Financial Safety Net) di sektor asuransi dan pengembangan database teknik penilaian risiko dan penentuan tarif Iuran pertanggungan asuransi.
Nota kesepahaman OJK dengan KDIC ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Anggaran Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Chairman /Presiden KDIC Jaehoon Yo di Seoul, Korea Selatan, pada Kamis (7/12).
Sementara nota kesepahaman OJK dengan KIDI ditandatangani Ogi Prastomiyono dengan Chairman/CEO KIDI Chang-Eon Heo di Seoul, pada Rabu (6/12).
Ruang lingkup kerja sama antara OJK dengan KDIC meliputi pertukaran informasi, kerja sama isu lintas batas, pertukaran pegawai, pengembangan kapasitas Sumber Daya Sosok, dan bidang kerja sama lainnya yang mungkin disepakati oleh Para Pihak.
Nota kesepahaman dengan KDIC ini berlaku sejak 7 Desember 2023 Buat jangka waktu selama tiga tahun Tamat Desember 2026.
Melalui keterangan pers, Sabtu (9/12/2023), Ogi menyampaikan kerja sama OJK dengan KDIC ini sejalan dengan kerangka kebijakan OJK yang dibagi ke dalam dua workstream Istimewa, yang bertujuan Buat mempercepat penyelesaian perusahaan asuransi yang bermasalah, dan secara simultan mempersiapkan berbagai kebijakan yang bertujuan Buat mendorong pengembangan dan penguatan sektor industri asuransi nasional agar menjadi sebuah sektor industri yang sehat, kuat, dan Bisa tumbuh secara berkelanjutan.
Menurutnya, OJK berkomitmen penuh Buat mendukung terlaksananya amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan program penjaminan polis dalam jangka waktu lima tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan.
Buat itu, dalam masa transisi Tamat dengan Penyelenggaraan program penjaminan polis pada 2028 mendatang, OJK perlu mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan penguatan unsur Financial Safety Net pada sektor industri asuransi, termasuk di antaranya mengenai resolusi dan pemulihan aset perusahaan asuransi.
Hadirnya program penjaminan polis diharapkan dapat memberikan kepastian pembayaran manfaat/klaim asuransi, sehingga melindungi pemegang polis dari risiko kegagalan operasional perusahaan asuransi.
Hal ini tentunya sangat Krusial Buat menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap kredibilitas sektor industri asuransi nasional, sekaligus mendorong minat masyarakat Buat memanfaatkan produk dan layanan asuransi.
Pengembangan Industri Asuransi
Dalam penandatangan kerja sama dengan KIDI, Ogi menyampaikan bahwa tercapainya kesepakatan yang dituangkan ke dalam nota kesepahaman ini merupakan bentuk kolaborasi strategis antara OJK dan KIDI, yang bertujuan Buat meningkatkan kerja sama khususnya dalam pengembangan database profil risiko dan penentuan tarif Iuran pertanggungan asuransi, joint-research dan capacity building di bidang asuransi, pertukaran data dan informasi, serta kerja sama lainnya terkait pengembangan industri asuransi.
OJK meyakini sinergi yang terjalin antara OJK dan KIDI akan memberikan kontribusi positif dalam penguatan sektor asuransi di Indonesia dan Korea.
Ogi mengatakan bahwa salah satu isu yang paling krusial dalam industri asuransi Indonesia adalah persaingan pasar yang Kagak sehat, yang mendorong perusahaan asuransi menetapkan Iuran pertanggungan yang kurang memadai bagi pembayaran manfaat asuransi.
Buat itu, sesuai dengan praktik yang berlaku Global, OJK menyadari perlu segera dibentuk lembaga penetapan tarif Iuran pertanggungan independen, yang secara Spesifik bertugas Buat mengembangkan dan mengelola database profil risiko industri asuransi Indonesia.
Melalui kerja sama antara OJK dan KIDI, OJK berharap dapat memperkaya pemahaman dan wawasan dalam hal praktik terbaik dari Korea sebagai negara yang telah berhasil membentuk lembaga independen yang berperan dalam mendorong pengembangan sektor industri asuransi, khususnya dalam hal pengelolaan database dan penetapan tarif Iuran pertanggungan asuransi.
Nota Kesepahaman dengan KIDI mulai berlaku pada 1 Januari 2024 Buat jangka waktu selama dua tahun dan secara Mekanis akan diperpanjang selama satu tahun Kalau para pihak menyetujuinya. (HAP)
Baca Juga:
Pesan OJK ke Anak Muda: Formal dan Logis Demi Investasikan THR
Baca Juga:
BPR Banyak yang Tumbang, OJK Perlu Merombak Secara Sistematis
