NEGARA-negara anggota ASEAN secara resmi membentuk ASEAN Treassury Perhimpunan (ATF) sebagai wadah untuk memperkuat pengelolaan perbendaharaan negara. Perhimpunan tersebut dianggap penting guna mendukung keberlanjutan dan ketahanan ekonomi regional.
“Inisiatif ini dirancang untuk mendukung stabilitas ekonomi regional dan integrasi keuangan. Berfungsi sebagai platform kolaboratif untuk pembelajaran yang adil guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan publik dan perbendaharaan negara anggota ASEAN,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti saat memberikan sambutan dalam Peluncuran dan Pertemuan Pertama ATF di Bali, Kamis (3/10).
Ia menambahkan, melalui forum perbendaharaan itu, negara-negara ASEAN dapat mempelajari kelebihan yang dimiliki negara anggota lain dan memperbaiki pengelolaan perbendaharaan yang dimiliki. Ruang berbagi pengalaman dan informasi tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan solusi bagi bendahara keuangan negara tiap anggota.
Baca juga : Perhimpunan Perbendaharaan ASEAN Diresmikan Besok
Pada pertemuan perdana, ATF bakal memfokuskan pembahasan pada tiga hal, yakni hal-hal yang terkait dengan pengelolaan belanja keuangan publik, pengelolaan manajemen kas negara dan ihwal akuntansi, serta digitalisasi dalam perbendaharaan.
Dalam acara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan, ATF dapat berperan untuk mendukung integrasi ekonomi kawasan. Karenanya, penguatan pengelolaan perbendaharaan penting untuk menavigasi tantangan dan peluang ke depan.
“Upaya kolektif ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian kita masing-masing tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan ASEAN secara keseluruhan,” ujarnya.
Thomas menyampaikan, melalui platform seperti ATF, negara-negara anggota dapat berkolaborasi untuk berbagi praktik terbaik, memperkuat tata kelola fiskal, dan mengembangkan solusi inovatif, sehingga meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan kawasan secara keseluruhan.
Negara-negara ASEAN, imbuhnya, perlu mengembangkan pengelolaan kas yang efektif. Itu menurutnya penting untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai keuangan pemerintah sepanjang tahun fiskal. (E-2)
