PERSETERUAN advokat Razman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea pecah di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada Kamis (6/2).
“Kita dipertontonkan bagaimana advokat berada di ruang sidang dengan keadaan yang gaduh, teriak-teriak, bahkan Terdapat yang naik ke atas meja,” kata Suhendra Asido Hutabarat, Ketua DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) dalam acara pembukaan PKPA Angkatan VI DPC Peradi Jakbar dan Ikadin bekerja sama dengan UPN Veteran Jakarta, Jumat, (7/2).
Asido sekaligus memberikan pembekalan secara hybrid, mengatakan, insiden itu sangat miris, memalukan, dan mencoreng Gambaran advokat. Ia meminta para calon advokat tak meniru ulah memalukan itu. “Kok seperti itu kualitas seorang advokat Kok Enggak menghormati bagaimana proses persidangan Itu Betul-Betul merendahkan muruah dari Harkat advokat,” katanya.
Asido menyampaikan, Terdapat pihak yang menanyakan dari organisasi mana para advokat itu dan PKPA-nya di mana sehingga berulah demikian memalukan.
Menurut Asido, biang keroknya adalah Surat Keputusan Mahkamah Mulia (SKMA) 73 Tahun 2015 yang Membikin asas wadah tunggal (single bar) organisasi advokat di Indonesia menjadi seperti multibar meskipun UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tegas menyatakan single bar. “Ya, karena penyebabnya multibar, walaupun undang-undangnya Lagi single bar, tapi karena SKMA 73,” tandasnya.
Ia menjelaskan, SKMA Nomor 73 Tahun 2015 Membikin Pengadilan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia Bisa mengambil sumpah calon advokat yang diajukan selain dari Peradi.
SKMA ini juga memunculkan berbagai organisasi advokat (OA) dan menyelenggarakan PKPA. Padahal, sesuai UU Advokat, ini merupakan kewenangan negara yang hanya diberikan kepada Peradi.
“OA-OA (di luar Peradi) yang sudah begitu banyak dan menyelenggarakan PKPA yang Enggak Jernih, menyebabkan lahirnya advokat-advokat yang Enggak berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.
SKMA 73 juga Membikin oknum-oknum advokat yang berulah seperti di PN Jakut itu Enggak Bisa ditindak karena bukan Personil Peradi.
Celakanya, kata Asido, Apabila masyarakat akan melaporkan, apakah Terdapat OA tempat para oknum advokat itu bernaung dan apakah OA-nya itu Mempunyai Dewan Kehormatan
Misalnya, oknum advokat itu Terdapat OA dan OA-nya mempunyai Dewan Kehormatan, Lewat diproses etik dan dijatuhi hukuman, mereka akan pindah ke OA lain. Mereka Bisa kembali berpaktik menjadi advokat. Ini akan Lanjut demikian Apabila advokat itu dipecat.
“Itulah Dampak multibar SKMA 73 yang akhirnya merusak kehormatan dan kualitas profesi advokat, serta merugikan masyarakat,” ujarnya.
“Sulit ditindak kode etik karena itu Bisa menjadi kutu loncat. Akhirnya enggak Terdapat yang Bisa memberhentikan atau menegur dia,” ucapnya.
Atas dasar itu, kata Asido, Peradi mendesak MA mencabut SKMA 73 yang menjadi biang kerok pemicu berbagai persoalan advokat. “MA harus segera mencabut SKMA 73,” tandasnya.
Asido menegaskan, guna mencetak calon-calon advokat berkualitas, profesional, berintegritas, dan andal, Peradi di Dasar Ketua Lumrah (Ketum) Otto Hasibuan Lanjut menjaga penyelenggaraan kualitas PKPA.
Selain menghadirkan para pemateri berkualitas dan Cakap pada PKPA, di antaranya Ketua MK, Hakim Augung dan para praktisi dan Ahli hukum ternama, Peradi juga menerapkan zero KKN dalam Ujian Profesi Advokat (UPA).
Sedangkan kalau Terdapat advokat yang diduga melanggar kode etik advokat Indonesia, Peradi melalui Dewan Kehormatan akan memproses dan menjatuhkan saksi tegas Apabila advokat itu terbukti bersalah.
Wakil Ketua Lumrah (Waketum) DPN Peradi, Sutrisno, menyampaikan, kejadian di PN Jakut itu sangat memalukan dan merupakan kesalahan besar.
Ia mendesak organisasi advokat tempat para advokat itu bernaung agar menindak tegas. Advokat harus menghormati peradilan dan lembaga peradilannya. Ulah itu sangat mencoreng Gambaran advokat. “Seorang advokat harus menjaga kehormatan itu, termasuk di dalamnya Kepada menjaga tingkah laku, jangan Tiba bersikap barbar,” ujarnya.
Sutrisno menegaskan, sesuai UU Advokat, OA di luar Peradi Enggak berwenang menyelenggarakan PKPA, mengangkat calon advokat, dan berbagai kewenangan lainnya yang hanya diberikan negara kepada Peradi.
“Berdasarkan UU Advokat maka di Indonesia yang diakui sebagai satu-satunya organisasi (single bar) advokat itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi),” ucapnya tegas.
Ketua Panitia PKPA Angkatan VI, Genesius Anugerah, menyampaikan, PKPA yang akan berlangsung selama tiga pekan ke depan ini diikuti sebanyak 226 orang peserta, terdiri 108 peserta luring dan sisanya daring.
Wakil Dekan II Bidang Lumrah dan Keuangan, Taupiqqurahman, mewakili Dekan Fakultas Hukum UPN Vetaran Jakarta, Suherman menyampaikan, pihaknya berkomitmen melahirkan calon advokat berkualitas, profesional, berintegritas, dan andal. “Bentuk Konkret yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Adalah dengan bekerja sama dengan DPC Peradi Jakarta Barat,” tandasnya. (J-2)
