PRESIDEN Joko Widodo akhirnya membenarkan bahwa belum ada investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pengakuan tersebut diungkapkan di sela-sela kunjungan Presiden di APEC CEO Summit, di San Francisco, Amerika Perkumpulan (AS).
Meskipun Jokowi berkeras bahwa investor asing segera bergabung dalam pembangunan di IKN. Dalam kunjungan itu, Jokowi sempat bertemu perusahaan raksasa untuk menawarkan terlibat dalam pembangunan IKN.
Dalam beragam kunjungan kenegaraan sebelumnya, Jokowi juga berkesempatan menawarkan pihak investor asing untuk terlibat dalam pembangunan IKN.
Sejumlah negara juga dikabarkan menyambut antusias terlibat di proyek IKN, seperti Malaysia, Australia, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Eropa.
Makanya, pada awal November, Presiden mengaku harus mengerem investor asing yang ingin menanamkan modal di IKN. Dalihnya, Presiden ingin memberi kesempatan terlebih dahulu kepada investor lokal dalam negeri.
Menggemaskannya, di kala Presiden mengaku mengerem investor asing, pelaku usaha dan investor dari Korea Selatan justru mengaku masih wait and see alias belum mau antre untuk memutuskan berinvestasi di IKN.
Mereka masih menantikan dinamika politik serta pemilihan umum dan presiden di Indonesia hingga tahun depan.
Akan tetapi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia justru masih ngotot mengeklaim ada sekitar 200 minat yang masuk ke IKN dari para investor asing. Saking banyaknya, pemerintah harus mengerem potensi arus modal asing.
Personil Fraksi PKS DPR Suryadi Jaya Purnama menyebut pengereman investasi asing masuk ke proyek IKN hanya gimik. Narasi pengereman dipandang sebagai upaya membuat proyek IKN seolah-olah laku keras. Faktanya hanyalah pepesan kosong.
Terdapatpun investor asing yang diklaim mendukung IKN dipandang hanya sebatas mengajukan surat minat dalam bentuk letter of intent (LOI). Belum ada tanda nyata pembangunan yang berlangsung yang menandakan masuknya arus dana ke IKN.
Proyek raksasa IKN tentunya membutuhkan biaya superjumbo. Setidaknya Rp466 triliun untuk merampungkan proyek IKN pada 2045. Buat permulaan pada 2022, pemerintah merogoh dana APBN Rp5,1 triliun. Sementara itu, untuk tahun ini, Badan Anggaran DPR sudah menyetujui anggaran Rp37 triliun.
Dengan demikian, merupakan langkah logis bagi pemerintah untuk menggalang investasi. Entah itu dari dalam ataupun luar negeri. Bagi pengusaha, juga sebuah langkah logis untuk melihat kepastian nasib akan investasi yang mereka tanamkan.
Mereka tentu enggan mempertaruhkan tanpa ada kepastian atas dana yang ditanamkan di saat masa pemerintahan Jokowi dipastikan berakhir pada tahun depan seiring pelaksanaan pemilu.
Apalagi, program pembangunan IKN membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kurang Lebih 10-15 tahun. Pemodal tentunya tidak mau terburu-buru menanamkan dana bila mangkrak di pemerintahan berikut.
Para investor juga tentunya membutuhkan kepastian serta kejujuran dari pemerintah. Sikap yang justru tidak tampak dari pemerintahan saat ini.
Di satu saat, Presiden sibuk berkeliling untuk merayu investor asing. Sembari menarasikan larisnya proyek IKN di mata pemodal asing.
Akan tetapi, pemerintah kemudian mengaku harus mengerem investor asing. Setelah itu, Presiden justru mengaku belum ada arus dana asing untuk pembangunan IKN sembari kembali merayu investor asing.
Sejumlah kemudahan diberikan ke investor jika ingin terlibat dalam proyek IKN, seperti izin berusaha sampai 190 tahun, izin bangunan sampai 80 tahun, perusahaan asing bebas pajak, pajak perusahaan infrastruktur dikurangi 100%, dan gaji pekerja di IKN tak dipotong pajak.
Apabila berbagai kemudahan tak membuat investor, terutama asing, tak bergairah masuk, pemerintah perlu melakukan evaluasi.
Yang pasti, investor membutuhkan kepastian berusaha pasca-Pemilu 2024 agar investasi yang ditanamkan tidak sia-sia.
