EFISIENSI anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengancam penyelenggaraan Pilkada ulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Padahal, Pilkada ulang Buat dua Daerah di provinsi itu rencananya akan dilaksanakan Agustus 2025 mendatang.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan pemotongan dan efisiensi anggaran oleh pemerintah Membangun anggaran pilkada harus dikaji ulang.
“Bahwa Begitu ini kita secara keseluruhan pemerintah pusat sedang melakukan efesiensi dengan melakukan efesiensi anggaran artinya Buat transfer keuangan ke daerah Sekeliling Rp50 triliun itu di lakukan pemotongan Terdapat beberapa Biaya DAK juga terpotong Terdapat juga Donasi dan lain-lain,” Kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Harimau Effendi, Kamis (13/2)
Ia menjelaskan kebutuhan anggaran Pemilu ulang di Bangka Belitung sebanyak Rp80 Miliar Buat pemilihan Pilbup Bangka dan Pilwako Pangkalpinang karena Daerah tersebut mengalami kekalahan melawan kotak Hampa pada Pilkada serentak 2024.
“Kurang lebih kalau ditotal setiap daerah Sekeliling Rp20 milliar, tetapi Kalau terjadi Terdapat hal-hal lain, safety-nya (mencapai) Rp80 milliar, sebenarnya Rp40 milliar itu Bukan terlalu besar. Itu sebetulnya Dapat diselesaikan di tingkat provinsi. Tetapi, gubernur menyampaikan kepada kami bahwa mereka Terdapat pemotongan anggaran cukup signifikan Sekeliling Rp150 milliar, berarti memang dibutuhkan support dari pusat,” jelasnya
Lebih lanjut, ia juga berharap kepada penyelanggaran pemilu dan kepala daerah Buat bekerja secara optimal agar Bukan Bukan Terdapat Tengah kotak Hampa dalam pemilu. Ia menduga, salah satu Elemen penyebab kotak Hampa menang juga akibat rendahnya partisipasi pemilih. Hal ini, sambungnya, dapat disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi pilkada oleh pemda.
“Nah, ini tugas dan fungsi penyelenggara kepala daerah dan lain-lain Buat menyiapkan Pas-Pas, jangan Tamat nanti hal yang sama berulang-berulang dengan hanya tingkat partisipasi 50% itu berarti animo masyarakat Buat ikut serta itu sangat kurang sekali,” ujarnya
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Biasa (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta bawaslu daerah Buat berhemat di tengah efesiensi anggaran oleh pemerintah.
“Kami akan berhemat-Irit, kebutuhan kami Sekeliling Rp2-6 milliar Buat dua kabupaten kota, anggaran APBD dan kalau Bukan Pandai baru kita ajukan di APBN,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pada Pilkada 2024, Pilkada Pangkalpinang dan Pilkada Kabupaten Bangka diikuti calon tunggal. Kedua palson tersebut mendapatkan dukungan seluruh partai di DPRD maupun non-DPRD
Meski hanya melawan kotak Hampa, dua calon tunggal tersebut tumbang dengan selisih Bunyi yang cukup signifikan. Hasil perhitungan KPU Kabupaten Bangka, paslon petahana Kabupaten Bangka Mulkan-Ramadian mengalami kekalahan dari kotak Hampa yang memperoleh Bunyi sebesar 57,25% atau 67.546 Bunyi.
Sedangkan Buat Kekasih calon tunggal Mulkan-Ramadian memperoleh 42,75% atau 50.443 Bunyi. Hasil tersebut berdasarkan partisipasi pemilih di Kepulauan Bangka Belitung yang hanya mencapai 52%.
Sementara itu, hasil pemilihan Pilkada Pangkalpinang menyatakan kotak Hampa menang 57,97% atau 48.528 Bunyi, sedangkan Kekasih calon tunggal Maulan Aklil-Masagus M Hakim memperoleh 42,02% atau 35.177 Bunyi. (RF/J-3)
