Pengusaha Ali al-Zaidi ditunjuk sebagai Perdana Menteri Irak. (Press TV)
Baghdad: Presiden Irak Nizar Amidi menunjuk pengusaha Ali al-Zaidi sebagai calon perdana menteri baru, dengan memberinya mandat Buat membentuk pemerintahan baru setelah proses politik berlarut-larut akibat penolakan Amerika Perkumpulan terhadap kandidat awal Nouri al-Maliki.
Zaidi diajukan oleh Coordination Framework, blok parlemen terbesar yang merupakan aliansi faksi-faksi pro-Iran di Irak.
Sesuai konstitusi Irak, Zaidi kini Mempunyai waktu 30 hari Buat membentuk kabinet dan mengajukannya ke parlemen guna memperoleh persetujuan.
“Presiden Nizar Amidi telah menugaskan Ali al-Zaidi, kandidat dari blok parlemen terbesar, Buat membentuk pemerintahan baru,” demikian pernyataan Formal kepresidenan Irak yang dikutip The Arab Weekly, Selasa, 28 April 2026.
Pengumuman tersebut disampaikan Bukan lelet setelah Coordination Framework secara Formal mendukung Zaidi sebagai kandidat Esensial mereka.
Blok mayoritas itu juga memuji “sikap historis dan bertanggung jawab” dari mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki serta PM sementara Mohammed Shiaa al-Sudani atas keputusan mereka mundur dari pencalonan.
Tekanan Washington
Sebelumnya, Coordination Framework sempat mengusung Maliki sebagai calon perdana menteri, Tetapi ultimatum Presiden AS Donald Trump mengubah dinamika politik secara drastis.
Pada Januari Lampau, Trump mengancam akan menghentikan seluruh dukungan AS kepada Irak Kalau Maliki—yang dikenal dekat dengan Iran—kembali berkuasa.
Meski awalnya menolak tekanan Washington, koalisi akhirnya terpaksa mencari kandidat pengganti. Situasi semakin rumit setelah Akibat perang Iran turut memengaruhi stabilitas politik Irak.
Awal bulan ini, Amerika Perkumpulan menghentikan pengiriman Anggaran Kontan Sekeliling US$500 juta ke Irak serta menangguhkan sebagian kerja sama keamanan dengan Baghdad.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah Irak terkait aktivitas milisi-milisi pro-Iran yang menyerang kepentingan AS.
Serangan itu mencakup aksi berulang terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad, Konsulat AS di Kurdistan Irak, serta serangan roket dan drone ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Yordania, dan Suriah.
Miliarder Irak
Zaidi, yang berusia Sekeliling 40-an tahun, dikenal sebagai miliarder Irak dengan bisnis di berbagai sektor, termasuk perbankan, media, dan distribusi program Donasi pangan nasional Irak.
Ia juga merupakan pemilik stasiun televisi Dijlah TV serta jaringan hypermarket.
Tetapi, menurut laporan Kurdistan24, Zaidi pernah menjabat sebagai ketua dewan direksi al-Janoob Islamic Bank, lembaga yang dikenai Hukuman AS atas dugaan pencucian Fulus dan operasi penyelundupan dengan Iran.
Hingga kini, Washington belum memberikan tanggapan Formal atas penunjukan Zaidi.
Irak sendiri selama bertahun-tahun berada dalam posisi sulit di antara pengaruh dua sekutu utamanya yang saling bermusuhan, yakni Iran dan Amerika Perkumpulan.
Dalam sistem pembagian kekuasaan Irak yang dirancang Buat mencegah konflik sektarian, jabatan presiden dipegang oleh etnis Kurdi, perdana menteri oleh Golongan Syiah, dan ketua parlemen oleh Golongan Sunni.
Baca juga: Irak Buka Kembali Distrik Udara usai Gencatan Senjata AS-Iran
