KETUA Lumrah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta melantik pengurus baru Dewan Pengurus Daerah (DPD) P3RSI Jawa Barat periode 2025 -2028, di de Braga by ARTOTEL, Kota Bandung.
Pengurus baru P3RSI Jawa Barat diketuai Ahmad Kosim.
Adjit mengungkapkan keberadaan P3RSI Jabar dipandang perlu, agar eksistensi organisasi P3RSI dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan rumah susun (rusun) di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Pasalnya, banyak persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan rumah susun di Jawa Barat.
Demi itu, pengurus P3RSI Jabar diharapkan dapat membantu mencarikan solusi bagi anggotanya.
“Persoalan yang kita hadapi sekarang ini, selain kurangnya sosialisasi regulasi rumah susun, juga banyaknya perubahan aturan di bidang rumah susun. Repotnya, aturan yang Terdapat juga belum dapat menjadi solusi terbaik Demi memberikan keadilan Segala pihak,” ungkapnya.
Pelantikan dihadiri 30 PPPSRS rumah susun atau apartemen di Kota Bandung dan sekitarnya. Tampak pula Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman, serta perwakilan PT WIKA, Tbk sebagai tuan rumah.
Lebih jauh, Adjit mengatakan, regulasi rumah susun Berkualitas di level undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan gubernur Tetap sering membuka Kesempatan multitafsir. Akibatnya, terjadi banyak konflik pengelolaan rumah susun yang hingga kini belum terselesaikan.
Karena itu, dia mengajak seluruh PPPSRS di Jawa Barat bergabung dengan P3RSI agar dapat berjuang Berbarengan-sama dalam menyalurkan aspirasi PPPSRS sebagai penanggung jawab pengelolaan rumah susun. Terutama mengkoreksi regulasi-regulasi rumah susun Berkualitas di tingkat nasional, maupun daerah.
Banyak masalah
Sementara itu, Ketua DPD P3RSI Jabar, Ahmad Kosim mengatakan, keberadaan asosiasi di Kota Bandung sangat dibutuhkan. Pasalnya, Terdapat banyak permasalahan pengelolaan rumah susun yang dihadapi.
Beberapa persoalan tersebut, antara lain Pemkot Bandung berencana akan mengenakan pajak bagi penyewa unit, adanya rencana mengenakan pajak reklame dalam ruangan, banyak aparat penengak hukum (APH) memeriksa apartemen yang terkesan mengada-Terdapat, sehinga mengganggu kenyamanan penghuni,
”Belum Tengah regulasi perizinan yang rumit, Pelan, dan banyak. Ini menjadi celah bagi oknum APH dan organisasi masyarakat yang menjadikan kami sebagai ATM mereka,” keluhnya.
Senada dengan Ahmad, Wakil Ketua I DPD P3RSI Jawa Barat Hotman Pakpahan menegaskan, P3RSI akan menjadi wadah perjuangan, agar anggotanya Kagak mudah diperas oleh oknum-oknum yang Kagak bertanggung jawab.
”Demi itu, P3RSI Jawa Barat akan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama bagaimana mensosialisasikan regulasi rumah susun, termasuk melibatkan media massa dalam berbagai kegiatannya.” pungkas Hotman.
Dalam kepengurusan P3RSI Jawa Barat, organisasi ini Mempunyai Penasihat Jonathan Surya, Ketua Ahmad Kosim, Wakil Ketua I Hotman Pakpahan, Wakil Ketua II Slamet Riyadi, Sekretaris Inne Rosalina, Bendahara Rita Purnamasari, Pengembangan Organisasi Nugroho Aji, dan Personil Delia Savitri, Azrulsyah, serta Mukhtar Wibowo Halimunandar.
