ETIKA pejabat kita Tak kunjung naik level. Padahal, kemerosotan etika kepublikan sejumlah pejabat sudah nyaris berada di titik nadir dan mengganggu kepercayaan publik kepada pemerintahan di Dasar Prabowo-Gibran. Sejumlah pejabat di lingkaran kekuasaan seakan sulit berhenti menggerogoti berbagai komitmen Presiden Buat memperbaiki bangsa ini.
Apa yang dilakukan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding adalah gambaran Konkret krisis etika itu. Kedua menteri tersebut bermain domino Berbarengan mantan tersangka kasus pembalakan liar di Kalimantan Tengah, Azis Wellang.
Dari foto yang beredar dan sudah diakui kebenarannya oleh Menteri Kehutanan, tampak dua menteri itu bermain domino dengan senyum terbuka lebar. Terlihat, mereka bersenda gurau di tengah permainan domino, layaknya anak muda yang nongkrong di kafe Berbarengan rekan mereka Buat healing di tengah kepenatan dunia kerja.
Padahal, penyelenggara negara bukanlah kaum pekerja Lumrah apalagi pencari kerja, yang bebas bermain dengan siapa saja. Selaku pembantu presiden, mereka sepatutnya sadar dan mengukur tingkat kepatutan atas tindakan mereka. Standar etik dan moral mana yang membolehkan seorang menteri kehutanan bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar pohon-pohon yang berujung pada kerusakan hutan? Betul bahwa status tersangka Azis Wellang sudah dibatalkan oleh pengadilan dan sudah ‘dibersihkan’ melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kementerian Kehutanan.
Tetapi, bukankah aksi main domino antara pimpinan di jajaran Kementerian Kehutanan yang mengeluarkan SP3 dan mantan tersangka yang menerima SP3 itu Pandai menimbulkan kecurigaan adanya ruang-ruang negosiasi? Orang Pandai saja berspekulasi bahwa Tak adanya upaya serius Buat kembali menyelisik dugaan pembalakan liar itu terjadi karena Terdapat sesuatu di baliknya.
Azis Wellang sempat menjadi tersangka dan mendekam di Rumah Tahanan Kelas I Salemba Jakarta karena kasus pembalakan liar. Berdasarkan penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT ABL Punya Wellang telah menebang kayu sebanyak 1.819 meter kubik dari luar areal konsesi mereka di Kalimantan Tengah. Negara pun diperkirakan merugi Rp2,72 miliar.
Selain itu, PT ABL juga diduga Tak melakukan kegiatan penanaman hutan kembali sebagaimana Sepatutnya. Penetapan status tersangka itu digugurkan dengan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 Desember 2024. Dan, pada 14 Februari 2025, Wellang mendapatkan SP3.
Nyaris Seluruh pihak memang telah memberikan Penerangan Formal. Pertemuan itu hanya bersifat silaturahim dan kekerabatan kultural. Raja Juli kebetulan hadir karena hendak menemui Abdul Kadir Karding. Pertemuan kedua menteri itu berlangsung selama 2 jam hingga tengah malam. Mereka juga serempak menegaskan Tak Terdapat pemufakatan atau hengki pengki Buat urusan kehutanan. Serta, Raja Juli dan Karding juga mengaku Tak mengetahui latar belakang kasus yang pernah menjerat Azis Wellang.
Akan tetapi, publik tentu Pandai tetap bertanya-tanya apakah Seluruh Pandai serba-kebetulan? Maka, jawaban yang dibutuhkan publik bukan sekadar Penerangan. Publik menghendaki agar para pejabat di negeri ini sanggup menjalankan etika jabatan seketat-ketatnya agar celah bagi munculnya konflik kepentingan Pandai ditutup rapat.
Publik butuh lebih dari sekadar Penerangan. Publik menghendaki agar berbagai sangkalan yang Bahkan menunjukkan sisi problematik dari etika pejabat publik segera diakhiri. Masyarakat butuh bukti, Apabila memang menteri berkomitmen memberantas pembalakan liar, mulailah dari sikap Tak mengenal kompromi. Salah satunya ditunjukkan dengan menjaga etika dan menutup rapat pintu bagi potensi masuknya konflik kepentingan. Jangan Terdapat Pengaruh domino dari bermain domino.
