KOALISI besar yang terdiri dari banyak partai politik dinilai mengecilkan peran oposisi dalam sebuah negara demokratis. Direktur Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Nurliah Nurdin, mengingatkan bahaya kartel partai dalam koalisi besar pemerintahan.
“Semakin lemah posisi oposisi, maka koalisi ini semakin kuat, maka semua peraturan-peraturan perundang-undanganan berjalan ditetapkan tanpa diskusi-diskusi, tok, jadi,” katanya dalam diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) bertajuk Pembangunan Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Emas 2024 dalam Perspektif Administrasi Publik yang digelar Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta, Selasa (10/9).
Menurut Nurliah, koalisi besar sengaja diciptakan untuk menjaga stabilitas sumber-sumber daya hanya dikelola segelintir orang. Sumber daya yang dimaksud itu juga merujuk pada posisi jabatan publik.
Baca juga : Partai Hanura Beri Sinyal Berubah Sikap Politik
Demi membongkarnya, diperlukan penguatan pada internal partai politik. Nurliah berharap, partai dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel dalam mengambil kebijakan. Fenomena politik uang yang dilakukan kandidat harus dipahami lebih dalam.
“Selama ini kita tidak pay attention dengan keuangan partai politik. Anggaran kampanye dilaporkan Rp10 miliar, tapi kalau dilihat-lihat di lapangan itu sampai triliunan,” terangnya.
Di samping transparansi partai politik, Nurliah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan kader partai dalam memahami administrasi publik, pemeritnahan, dan tata kelola yang baik sehingga tindakan para kader tidak melenceng. Selain itu, ia juga menekankan penguatan publik dan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja partai politik. (P-5)
