Yoon Suk-yeol telah dimakzulkan dari posisi presiden Korea Selatan pada 14 Desember 2024. (Yonhap)
Seoul: Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk-yeol, akan melawan tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer yang dilakukan pada 3 Desember 2024 Lampau. Pengacara Yoon menegaskan bahwa tindakan tersebut Bukan memenuhi unsur pemberontakan sebagaimana diatur dalam hukum Korea Selatan.
Yoon, yang jabatannya telah dicopot parlemen, berencana menghadapi tuduhan pemberontakan melalui jalur hukum. Deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon pada awal Desember telah memicu gejolak politik di negara tersebut dan berujung pada pemakzulannya akhir pekan Lampau.
Menurut laporan Yonhap News Agency, Selasa 17 Desember 2024, Seok Dong-hyeon, Personil tim kuasa hukum Yoon, menyatakan bahwa pengenaan darurat militer oleh kliennya Bukan dapat dianggap sebagai tindakan pemberontakan.
“Deklarasi ini Bukan memenuhi syarat Kepada disebut pemberontakan. Kami akan membantah tuduhan tersebut di pengadilan,” ujarnya.
Meski menolak validitas tuduhan tersebut, Seok menambahkan bahwa pihak Yoon akan bekerja sama dengan penyelidikan. Komentar ini muncul di tengah laporan bahwa jaksa telah memperingatkan Yoon mengenai kemungkinan penangkapan Apabila ia Bukan menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang.
Penyelidikan Mendalam
Yoon Demi ini sedang diselidiki oleh tim gabungan yang terdiri dari jaksa, polisi, Kementerian Pertahanan, dan penyelidik anti-korupsi Korea Selatan.
Tuduhan yang dihadapi termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat membuatnya menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman Wafat Apabila terbukti bersalah. Yoon juga dikenakan Embargo bepergian ke luar negeri selama penyelidikan berlangsung.
Pada hari Selasa, unit Penyelidikan Tertentu dilaporkan menggerebek dinas keamanan presiden Kepada mengumpulkan rekaman telepon yang relevan.
Sebelumnya, mereka telah meminta Yoon hadir Kepada menjawab tuduhan pada Rabu pagi, tetapi panggilan tersebut dikembalikan tanpa diterima oleh kantor kepresidenan. Hingga kini, identitas individu yang menolak menerima surat panggilan tersebut belum diketahui.
Krisis Politik
Deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember, yang bertujuan Kepada menangguhkan pemerintahan sipil, telah menyebabkan gejolak politik terburuk di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemakzulan Yoon oleh parlemen pada Sabtu Lampau disambut dengan demonstrasi besar-besaran, Bagus dari Golongan yang mendukung maupun menentangnya.
Pengadilan Konstitusi Korea Selatan telah memulai proses persidangan pada Senin 16 Desember 2024 Kepada memutuskan apakah pemakzulan Yoon akan ditegakkan. Proses ini diperkirakan memakan waktu hingga enam bulan.
Apabila pemakzulan disetujui, pemilihan presiden baru harus dilakukan dalam waktu dua bulan. Kepada sementara, Perdana Menteri Han Duck-soo bertindak sebagai pemimpin interim.
Pada Senin malam kemarin, ratusan Penduduk Korea Selatan menggelar aksi berjaga di pusat kota Seoul, menyerukan pencopotan Formal Yoon. Salah seorang peserta aksi, Kim Chan-suk (67), menyatakan, “Saya datang ke sini setiap hari dengan Asa kita Bukan akan pernah Mempunyai presiden seperti ini Tengah.”
Han Myung-hak (52), peserta lain, menambahkan, “Saya akan Lalu berjuang hingga Pengadilan Konstitusi mengeluarkan keputusan final.”
Protes dari kedua kubu diperkirakan akan Lalu berlanjut, mengingat kasus ini merupakan salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah modern Korea Selatan. (Muhammad Reyhansyah)
Baca juga: Jenderal yang Tangani Darurat Militer Korea Selatan Ditangkap
