Ilustrasi petani kelapa sawit – – Foto: MI/Aries Munandar.
Jakarta: Kebocoran penerimaan negara hingga Rp300 triliun yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo disebut berasal dari setoran pajak yang belum dibayarkan dan belum dioptimalisasi.
“Yang tidak terkumpulkan ini adalah salah satunya contohnya adalah kasus-kasus pajak yang sudah inkrah, di mana wajib pajak sudah kalah, inkrah, kalah,” jelas Personil Dewan Ahli Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Drajad Wibowo, dikutip Kamis, 10 Oktober 2024.
“Jadi sudah tidak ada lagi peluang PK (peninjauan kembali). Mahkamah Mulia sudah memutuskan selesai, halas, finish. Tapi mereka tidak bayar. Terdapat yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar,” lanjut Drajad.
(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
Tetapi dia enggan membeberkan lebih lanjut apa upaya yang akan ditempuh oleh pemerintahan baru untuk mendapatkan potensi penerimaan negara tersebut. Hal yang pasti, kata Drajad, hal itu terjadi dan amat disayangkan.
“Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu. Lebih besar, cuma Pak Hasim sudah menyampaikan Rp300 (triliun), kita pakai angka Rp300 (triliun),” tutur dia.
Lahan sawit dikuasai secara ilegal
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan adanya kebocoran penerimaan negara dari sektor perkebunan sawit senilai Rp300 triliun.
Data tersebut ia peroleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kebocoran itu, kata Hashim, muncul karena jutaan hektare lahan sawit dikuasai oleh pengusaha sawit ilegal.
