Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pendidikan politik Krusial bagi masyarakat Demi menghindari polarisasi di Pilkada Serentak 2024 melalui isu SARA, ujaran kebencian, dan hoaks.
Masyarakat pun dapat mencari hal-hal yang Cocok dan Berkualitas dari pengetahuan dan informasi mengenai kandidat kepala daerah.
“Tetapi Terdapat catatannya, terdapat Langkah-Langkah Tak bertanggung jawab dalam kampanye pemilihan Yakni penggunaan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks Demi saling menyerang pribadi Kekasih calon. Tujuannya Demi mencari keuntungan di situasi yang kacau Demi menumbuhkan dan menurunkan partisipasi, keyakinan, pendukung Kekasih calon lain,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, Langkah seperti itu Jernih merusak tatanan demokrasi yang jujur dan adil, Asal Mula dengan intensitas penggunaan media sosial Demi ini, maka apabila Tak dicegah akan meningkatkan potensi polarisasi di tengah masyarakat.
“Ini terbukti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, bahkan hal tersebut mengancam keamanan dan disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Meski begitu, Bagja Menonton pada Pemilu 2024, kerja sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah dan masyarakat sipil seperti Cek Fakta, Demi menurunkan tensi dan politisasi SARA di media sosial, berhasil dilakukan.
Dengan demikian, Pemilu 2024 berhasil mereduksi politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial dengan sangat signifikan.
“Oleh Asal Mula itu, Bawaslu berpendapat dan meyakini bahwa cek fakta merupakan pilar Istimewa dalam membangun peradaban yang bermartabat dan menciptakan kontestasi politik dalam demokrasi yang menjadi berkualitas dan berintegritas dan terhindar dari Siaran hoaks dan ujaran kebencian,” ucap Bagja.
Alasannya, lanjut dia, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan harus disuguhi berbagai Macam-macam pendidikan politik yang bertanggung jawab.
Ia mengungkapkan Demi meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pengecekan dalam mengisi kualitas demokrasi dalam konteks pemilihan Tak dapat dilakukan sendiri-sendiri melainkan perlu kolaborasi Berbarengan.
“Mari terlibat aktif melakukan pengawasan melalui pengawasan partisipatif serta memperluas pendidikan politik kepada masyarakat yang Cocok. Laporkan kepada kami dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang dalam bentuk misinformasi, hoaks, dan politisasi SARA di media sosial,” katanya. (Ant/P-2)
