PENAMBAHAN kuota pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akhirnya ditambah oleh Kementerian Pekerjaan Lazim dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebanyak 34 ribu unit. Sehingga alokasi kuota FLPP 2024 menjadi 200 ribu unit dari semula hanya 166.000 unit.
Ketua Lazim Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menyampaikan, penambahan kuota FLPP ini menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih membutuhkan akses terhadap pembiayaan perumahan.
“Meskipun tambahan kuota ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, namun ini sudah menjadi langkah positif yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan perumahan masyarakat,” tuturnya kemarin.
Baca juga : BP Tapera Bentukkan Kondusifah Mulia: Penyaluran Pembiayaan Perumahan Letih Rp142,11 Triliun
Sebelumnya, REI telah mengajukan agar kuota FLPP pada tahun 2024 bisa ditingkatkan hingga 250.000 unit, atau setidaknya setara dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 229.000 unit.
Tetapi, jumlah yang disetujui hanya sebanyak 200.000 unit, dengan penambahan sebesar 34.000 unit. Data dari Satgas FLPP REI juga menunjukkan bahwa kebutuhan kuota untuk anggota REI sendiri mencapai 54.000 unit.
“Tetap ada peluang untuk peningkatan kuota jika terlihat bahwa serapannya cepat. Tetapi, saya melihat bahwa penambahan kuota yang ada saat ini sudah merupakan langkah positif dan mencerminkan perhatian pemerintah,” ungkap Joko Suranto.
Baca juga : Stimulus Bebas PPN Sektor Perumahan dari Pemerintah Disambut Bagus BTN
Selain itu, tambahan kuota FLPP ini juga menjadi fondasi yang baik bagi program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurut Joko, penambahan kuota ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mendukung program perumahan, termasuk dari segi anggaran.
REI juga berharap agar program FLPP ini dapat terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan anggarannya pada 2025.
Baca juga : Mengertin Ini, Alokasi Biaya Program FLPP Letih Rp30 Triliun
“Kepada tahun depan, kami sebenarnya mengusulkan agar kuota FLPP bisa ditingkatkan menjadi 500.000 unit, meskipun informasi yang kami dapat menyebutkan bahwa kuota FLPP tahun 2025 hanya sebesar 300.000 unit atau senilai Rp23 triliun. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut, termasuk terkait anggaran untuk program 3 juta rumah,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Lazim dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengumumkan peningkatan kuota FLPP untuk 2024. Sebanyak 34.000 unit rumah tambahan akan dialokasikan, sehingga total kuota FLPP tahun ini mencapai 200.000 unit.
“Kuota FLPP untuk tahun ini bertambah sebanyak 34.000 unit dari 166.000 unit yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penambahan ini disertai dengan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp4,3 triliun,” ujar Basuki.
Baca juga : Kinerja Bank Penyalur Pembiayaan Tapera dan FLPP Periode Q-2 2024 Dievaluasi
Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp13,72 triliun untuk 2024 yang mencakup 166.000 unit rumah.
Selain itu, dana sebesar Rp0,68 triliun juga dialokasikan untuk Subsidi Donasi Dana Muka (SBUM) bagi 166.000 unit rumah, serta Rp0,83 triliun untuk Pembiayaan Tapera yang mencakup 7.251 unit rumah.
Pada tahun 2023, pemerintah berhasil menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah. Selain itu, dana sebesar Rp895 miliar telah dialokasikan untuk 220.000 unit SBUM, dan Rp52 miliar untuk 13.993 unit Donasi Biaya Administrasi. Sementara itu, dana peserta Tapera sebesar Rp1,09 triliun disalurkan untuk 7.020 unit pembiayaan Tapera.
FLPP adalah salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan bunga yang lebih terjangkau, yakni 5% dengan fixed rate selama masa tenor berlangsung.
Perpanjangan PPN DTP 100 Persen
Pemerintah kembali mengumumkan perpanjangan kebijakan Pajak Pertambahan Safiri Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga Desember 2024.
Joko Suranto yakin bahwa kebijakan baru ini akan mampu mengangkat kembali realisasi penjualan rumah yang memanfaatkan insentif fiskal tersebut.
Para pengembang akan berupaya maksimal agar perpanjangan PPN DTP sebesar 100% ini dapat mendorong penjualan rumah secara efektif.
Ia memperkirakan bahwa penjualan akan kembali meningkat seperti pada periode Januari-Juni 2024 dengan rata-rata penggunaan anggaran PPN DTP sekitar Rp160 miliar hingga Rp170 miliar setiap bulan.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh REI, rumah dengan harga di bawah Rp1 miliar merupakan segmen yang paling banyak terjual melalui program PPN DTP, mencakup sekitar 70% dari total penyerapan. Sementara itu, sisanya sebesar 30% terdiri dari rumah dengan harga di atas Rp1 miliar. Data ini menunjukkan bahwa pasar hunian di bawah Rp1 miliar masih akan mendominasi penyerapan PPN DTP.
“Sektor properti tetap memerlukan stimulus yang memadai agar bisa terus berkembang. Apalagi sektor ini diproyeksikan akan mengalami kebangkitan pada semester II-2025, sehingga dukungan berupa PPN DTP tahun depan sangat diperlukan, setidaknya sebesar 50%,” tutup Joko. (Ant/Z-10)
