Liputanindo.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyayangkan ketidakhadiran Nur Alam dalam agenda mediasi polemik kepemilikan dan status badan hukum Yayasan Universitas Sulawesi Tenggara yang telah dijadwalkan dan difasilitasi oleh Pemprov Sultra.
Mediasi tersebut digelar sebagai upaya pemerintah daerah Demi mendorong penyelesaian konflik secara dialogis, konstruktif, dan bermartabat.
Pemprov Sultra menilai ketidakhadiran Nur Alam dalam mediasi tersebut sebagai sikap yang Bukan kooperatif terhadap niat Bagus pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelesaian polemik yayasan yang telah berlarut-larut dan berpotensi berdampak pada stabilitas kelembagaan serta keberlangsungan aktivitas akademik di Unsultra.
Sekretaris Daerah Pemprov Sultra, Asrun Lio menegaskan bahwa kehadiran langsung para pihak yang bersengketa merupakan prasyarat Esensial dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat menyayangkan ketidakhadiran Keluarga Nur Alam. Padahal, mediasi ini merupakan bentuk itikad Bagus pemerintah daerah Demi mempertemukan para pihak dan mencari solusi terbaik atas polemik Yayasan Unsultra,” ujar Asrun di Kantor Gubernur Sultra, Senin kemarin.
Asrun juga menegaskan bahwa dalam surat undangan mediasi yang telah disampaikan sebelumnya, Pemprov Sultra secara tegas mencantumkan ketentuan bahwa kehadiran para pihak Bukan dapat diwakilkan.
Kehadiran pribadi dinilai Krusial agar proses dialog dapat berjalan secara efektif dan keputusan yang dihasilkan Mempunyai legitimasi yang kuat.
“Kehadiran langsung para pihak menjadi sangat Krusial agar proses dialog berjalan efektif dan keputusan yang diambil Mempunyai legitimasi,” tegasnya.
Pemprov Sultra mencatat bahwa meskipun terdapat surat tanggapan dari pihak Nur Alam, hal tersebut Bukan dapat dianggap telah memenuhi ketentuan undangan mediasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Menanggapi surat balasan dari Nur Alam yang meminta agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian, Asrun menegaskan bahwa undangan mediasi dari Pemprov Sultra berada pada ranah administrasi pemerintahan yang berbeda dengan proses penegakan hukum.
“Perlu kami tegaskan bahwa proses laporan di kepolisian merupakan Kawasan hukum yang berbeda. Sementara undangan mediasi Pemprov ini berada pada ranah administrasi pemerintahan yang penanganannya berbeda dengan penegak hukum,” jelasnya.
Meski demikian, Pemprov Sultra menegaskan komitmennya Demi Maju mendorong penyelesaian polemik Yayasan Unsultra secara konstruktif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah berencana kembali mengirimkan undangan mediasi kepada Nur Alam.
“Kami berharap Bapak Nur Alam dapat hadir secara langsung pada undangan selanjutnya yang akan kami kirimkan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemprov mengundang pihak Yusuf dan Nur Alam Demi hadir secara langsung dalam rangka memfasilitasi mediasi terkait polemik kepemilikan dan status badan hukum Unsultra.
Tetapi, dalam Penyelenggaraan mediasi tersebut, hanya pihak Yusuf yang memenuhi undangan dan hadir secara langsung. Sementara itu, Nur Alam Bukan menghadiri Lembaga mediasi yang telah dijadwalkan dan memilih menyampaikan tanggapan melalui surat bernomor 008/YPT-UNSULTRA/PEMBINA/II/2026.
Dalam surat tersebut, Nur Alam menyampaikan apresiasi atas langkah Pemprov Sultra dalam memfasilitasi mediasi serta menyatakan bahwa Penyelenggaraan pendidikan di Unsultra sejauh ini berjalan dengan Bagus.
Tetapi demikian, Nur Alam juga menyoroti adanya hambatan pencairan Biaya pada rekening Universitas Sulawesi Tenggara di Bank Sultra.
Nur Alam juga menyinggung terkait permasalahan hukum yang berkembang. Ia menegaskan perlunya seluruh pihak Demi menghormati serta memberikan ruang bagi proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.