Pemerintah Kota Pekanbaru Serempak Pemerintah Provinsi Riau memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Kerja sama ini dilakukan melalui penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang Eksis di masyarakat.
Langkah tersebut dinilai sebagai terobosan konkret Demi memperkuat kemandirian fiskal daerah. Selain itu, program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, seperti dikutip dari Detikcom.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi kesiapan perangkat pemerintahan yang dimiliki Pemko Pekanbaru hingga tingkat lingkungan Anggota. Keterlibatan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) akan menjadi kekuatan tambahan dalam menyampaikan informasi terkait tunggakan pajak.
Kader PKK akan membantu menyampaikan informasi mengenai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun PKB kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk edukasi dan pengingat agar masyarakat semakin taat membayar pajak.
“Ini merupakan bentuk kerja sama antara Wali Kota Pekanbaru dengan Pemprov Riau. Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja keras. Sehingga, informasi ini dapat tersampaikan kepada masyarakat dan mendorong mereka Demi kembali taat membayar pajak,” ujar SF Hariyanto di Gedung Penting Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (8/6/2026).
Total tunggakan PKB yang menjadi Sasaran penagihan mencapai Sekeliling Rp159 miliar di Kota Pekanbaru. Sementara itu, jumlah kendaraan yang tercatat Mempunyai tunggakan pajak diperkirakan mencapai 393 ribu unit.
Dengan dukungan penuh dari Pemko Pekanbaru, SF Hariyanto optimistis Sasaran penagihan dapat tercapai secara signifikan hingga akhir tahun 2026. Program kolaborasi ini juga berpotensi menjadi Teladan bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Riau.
“Nanti akan kami dorong juga ke daerah lain. Ini Teladan yang sangat Bagus. Wali Kota Serempak PKK telah menunjukkan langkah yang luar Standar,” ucap SF Hariyanto.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pekanbaru Akbar Nugroho menyampaikan apresiasi atas dukungan dan langkah strategis yang diinisiasi oleh Pemprov Riau. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas langkah-langkah luar Standar yang dilakukan Plt Gubernur Riau. Ini merupakan langkah konkret dalam mencari PAD demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah,” katanya.
Pemko Pekanbaru menargetkan sedikitnya 60 persen dari total tunggakan pajak yang Eksis dapat tertagih hingga akhir tahun ini. Sasaran tersebut akan dicapai melalui pendekatan persuasif, sosialisasi yang masif, serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat hingga tingkat lingkungan.
“Sasaran kami pada tahun ini minimal 60 persen tunggakan dapat tertagihkan,” ucap Akbar.
