PEMERINTAH Kota (Pemkot) Sukabumi, Jawa Barat, berkomitmen menyesuaikan postur APBD. Langkah itu dilakukan agar terjadi keselarasan dengan arahan dan kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji mengatakan, penyelarasan postur APBD itu dalam Definisi Eksis skala prioritas. Misalnya, sasaran Istimewa anggaran Ketika ini antara lain menyangkut pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta ketahanan pangan.
“Jadi, kita harus memastikan alokasi anggaran betul-betul sesuai dengan sasaran Istimewa,” tegasnya, Rabu (12/2).
Dia menambahkan meskipun pembahasan anggaran perubahan akan dilaksanakan pada Agustus, tetapi penyesuaiannya harus dilakukan sejak sekarang. Yang diharapkan anggaran belanja Bukan melenceng dari kebijakan efisiensi yang diterapkan.
“Jangan Tiba Eksis anggaran yang Bukan sejalan dengan prioritas sasaran,” ujarnya.
Pada Rabu (12/2), Kusmana menyebutkan dirinya menghadiri kegiatan entry meeting pengawasan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan itu merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD.
Agenda ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 20/2023 yang menegaskan peran BPKP dalam pengawasan keuangan daerah agar anggaran lebih efektif dan sesuai dengan prioritas nasional.
“Tentu, kami berkomitmen mengimplementasikan kebijakan regulasi ini,” imbuhnya.
BPKP telah mencatat beberapa daerah Lagi mengalokasikan anggaran yang Bukan mengimplementasikan efisiensi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kusmana mengaku, Pemkot Sukabumi sudah mengevaluasi kembali postur APBD. “Penilaian postur APBD melibatkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Inspektorat, dan BPKAD.”
Pada prinsipnya, lanjut dia, pemerintah daerah akan lebih selektif menentukan program dan kegiatan yang dibiayai APBD.
“Eksis beberapa hal yang sebaiknya ditunda Kalau Bukan berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan. Ini Krusial agar belanja pemerintah lebih Akurat sasaran dan memberikan manfaat Konkret bagi masyarakat,” pungkas dia.
