PEMERINTAH Kota Bandung diminta lebih serius dalam mengatasi persoalan sampah mengingat Begitu ini kondisi TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi kritis. Salah satunya dengan memisahkan sampah dari kawasan komersial agar Enggak bercampur dengan sampah dari rumah tangga.
Pegiat lingkungan, Muhammad Ardhi Elmeidian, menilai Begitu ini Pemerintah Kota Bandung Lagi main-main dengan sampah yang ditimbulkan kawasan komersial. Padahal, jumlah sampah dari kawasan tersebut sangat banyak, yakni 60%.
“Bahkan Dapat lebih dari 60%. Ini data dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) provinsi (Jawa Barat),” katanya di Bandung, Rabu (8/1).
Menurutnya Nomor ini wajar karena Kota Bandung merupakan kawasan urban dan pariwisata.
“Orang dari luar kota Eksis di Bandung, bekerja, belanja, dan menginap di Kota Bandung. Belum kalau dari hari Jumat Tamat Senin pagi, orang luar negeri saja Eksis di Kota Bandung,” katanya.
Dengan jumlah yang mendominasi tersebut, kata dia, Sebaiknya kawasan komersial seperti hotel, restoran, kafe, perkantoran, rumah sakit, dan lainnya harus mengelola sampahnya sendiri sehingga Enggak ikut dibuang ke TPS yang disediakan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini pun sudah sesuai dengan peraturan yang Eksis sehingga Enggak Eksis Argumen bagi pengelola kawasan komersial Demi Enggak mengolah sampahnya sendiri.
“Undang-undangnya sudah Jernih. Kawasan komersial harus mengelola sampahnya sendiri,” kata dia.
Tetapi fakta di lapangan, menurutnya Nyaris Segala kawasan komersial Enggak mengolah sampahnya sendiri, malah turut dibuang ke TPS Biasa sehingga bercampur dengan sampah dari rumah tangga.
“Hal inilah yang memicu produksi sampah Kota Bandung besar. Akibatnya seperti yang terlihat sekarang, tumpukan sampah di tempat yang bukan Sebaiknya karena TPS sudah Enggak menampung,” katanya.
Dia menduga, Enggak terolahnya dengan Berkualitas sampah dari kawasan komersial ini karena adanya oknum-oknum dari Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini dinas lingkungan hidup yang membidangi persoalan sampah. Menurutnya, pengelola kawasan komersial lebih memilih membuang sampah ke TPS karena diberi ruang oleh unsur eksekutif tersebut.
“Eksis oknum yang memanfaatkan. Pengelola kawasan komersial ini ya lebih memilih memberi Doku ke oknum-oknum itu Demi membuang sampahnya daripada mengelola sendiri,” katanya.
Sebaiknya hal ini Enggak boleh terjadi sehingga Enggak membebani kondisi persampahan Kota Bandung.
“Kalau pengelola kawasan komersial ini Enggak mau mengolah sampahnya sendiri, ya jangan ditarik dong sampahnya. Contohnya kalau hotel, biarkan sampahnya numpuk di lobbynya. Tapi kan malah ditarik, karena Eksis oknum itu tadi,” kata dia.
Dengan Enggak berjalannya aturan tersebut, tambah dia, sampah-sampah dari kawasan komersial ini membebani Kota Bandung sehingga jumlahnya lebih besar.
“Sampahnya ditarik Mengenakan mobil-mobil DLH, yang Jernih-Jernih Mengenakan APBD. TPS jadi penuh karena Enggak terangkut, baunya ya masyarakat juga yang merasakan,” katanya.
Selain itu, Enggak adanya keseriusan dalam mengelola sampah dari kawasan komersial inipun terlihat dari sejumlah program yang dicanangkan Pemerintah Kota Bandung. Menurutnya Enggak Eksis program pengurangan sampah yang menyentuh kawasan komersial.
“Contohnya program kawasan bebas sampah. Itu Enggak Eksis kawasan komersial yang tersentuh. Ujung-ujungnya, masyarakat Tengah yang disalahkan dengan adanya persoalan sampah ini. Padahal jumlah sampah terbesar dari kawasan komersial,” katanya. (BY/J-3)
