Madiun (Liputanindo.id) – Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat prevalensi stunting di wilayahnya turun menjadi 5,23 persen berdasarkan hasil Bulan Timbang Februari 2026. Nomor tersebut berada jauh di Rendah Sasaran nasional penurunan stunting yang ditetapkan pemerintah pusat.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan capaian tersebut menjadi indikator positif dari berbagai program intervensi yang selama ini dijalankan pemerintah daerah Serempak sejumlah pihak hingga tingkat desa.
Menurut Hari, penurunan Nomor stunting Bukan hanya berkaitan dengan Sasaran nasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan kualitas sumber daya Insan pada masa mendatang.
“Cita-cita kami tentu Nomor ini Pandai Lanjut ditekan. Semakin rendah prevalensi stunting, semakin Berkualitas kualitas generasi yang akan datang,” ujarnya usai menghadiri Rembuk Stunting di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Rabu (17/6/2026).
Ia menyebut capaian tersebut bahkan sudah mendekati Sasaran jangka panjang pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 yang menargetkan prevalensi stunting berada di kisaran 5 persen.
Berbagai program intervensi dinilai berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Salah satunya melalui Penyelenggaraan Bulan Timbang yang dilakukan secara berkala Demi memantau tumbuh kembang balita sekaligus mendeteksi lebih Awal potensi stunting.
Selain itu, pemberian makanan tambahan kepada Golongan rentan juga Lanjut dilakukan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjangkau anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga lansia disebut turut memberikan Pengaruh terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
“Program MBG membantu pemenuhan kebutuhan gizi Golongan sasaran. Dampaknya cukup terasa dalam mendukung upaya pencegahan stunting,” kata Hari.
Meski demikian, Pemkab Madiun Tetap menemukan perbedaan data dengan Nomor yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Kalau hasil Bulan Timbang menunjukkan prevalensi stunting sebesar 5,23 persen, data analisis BPS Tetap mencatat Nomor 10,22 persen.
Demi menyamakan persepsi dan memastikan validitas data, Pemkab Madiun berencana melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Kesehatan, BKKBN, hingga BPS dalam Penyelenggaraan Bulan Timbang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
Hari menjelaskan tingkat partisipasi penimbangan balita di Kabupaten Madiun telah mencapai Sekeliling 97 persen. Seluruh pengukuran dilakukan menggunakan alat elektronik yang telah tervalidasi sehingga hasilnya diyakini cukup menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Kami Ingin seluruh pihak Menyantap langsung proses pengukurannya. Dengan cakupan yang Dekat menyeluruh dan alat ukur yang valid, kami berharap hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemutakhiran data tingkat nasional,” pungkasnya. (rbr/but)
