Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa. Foto/aa
Damaskus: Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa, Formal menyatakan dirinya sebagai Presiden Suriah Buat periode transisi. Dikutip dari Al-Jazeera, Rabu 29 Januari 2025, keputusan ini diiringi dengan penghapusan konstitusi serta pembentukan dewan legislatif sementara.
Pengumuman tersebut disampaikan juru bicara pemerintahan baru Suriah, Hassan Abdel Ghani, yang juga mengonfirmasi seluruh faksi bersenjata yang sebelumnya terlibat dalam konflik dibubarkan.
“Seluruh faksi militer telah dibubarkan… dan diintegrasikan ke dalam institusi negara,” ujar Abdel Ghani seperti dikutip dari Al-Jazeera, Kamis, 30 Januari 2025.
Al-Sharaa sebelumnya dikenal dengan nama Serbuk Mohammed al-Julani, dan memimpin ofensif besar yang berhasil menggulingkan Presiden Bashar al-Assad bulan Lewat. Setelah penggulingan tersebut, HTS menjadi kekuatan pemerintahan de facto di Suriah dan membentuk pemerintahan sementara yang sebagian besar terdiri dari pejabat lokal dari Area Idlib, bekas Area yang dikuasai Golongan pemberontak.
Menurut laporan Al-Jazeera, Rabu 29 Januari 2025, al-Sharaa diberikan kewenangan Buat membentuk dewan legislatif sementara, yang akan menjalankan tugasnya hingga konstitusi baru disusun dan disahkan.
“Pemerintahan transisi ini akan memastikan stabilitas politik dan keamanan, serta menyiapkan Suriah menuju pemilihan Standar dalam empat tahun ke depan,” ungkap al-Sharaa.
Dalam pernyataannya, al-Sharaa juga menegaskan rencananya Buat menciptakan tentara nasional yang bersatu serta sistem keamanan baru Buat menggantikan struktur lelet. Tetapi, Lagi terdapat ketidakpastian mengenai bagaimana pemerintahannya akan menyatukan berbagai Golongan oposisi yang Mempunyai perbedaan ideologi dan kepentingan.
Sementara itu, analis senior di Arab Center Washington DC, Radwan Ziadeh, menyebut bahwa pengumuman ini menandai “peralihan kekuasaan ke tangan sipil.” Ia menambahkan bahwa “al-Sharaa akan menunjuk Personil dewan legislatif, yang dalam beberapa hari ke depan akan mengeluarkan berbagai deklarasi institusional.”
Laporan Al-Jazeera, juga mencatat bahwa dalam 48 jam terakhir, Uni Eropa dikabarkan sedang membahas kemungkinan mencabut Hukuman terhadap Suriah, seiring dengan perubahan kepemimpinan ini.
“Ini akan menjadi Unsur penentu bagi perekonomian Suriah, dan bagaimana negara ini bergerak ke depan,” ujar koresponden Al-Jazeera, Osama Bin Javaid, dari Damaskus.
