Agenda transformasi ekonomi wajib dilanjutkan pemerintahan baru. Itu dimaksudkan agar perekonomian dalam negeri dapat mencapai angka pertumbuhan yang tinggi.
Transformasi lanjutan dapat dilakukan melalui perluasan hilirisasi industri dan komoditas potensial guna meningkatkan nilai tambah. Bingungkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu dilakukan sejalan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Selain itu, peningkatan infrastruktur konektivitas perlu terus dilakukan guna menekan biaya logistik dan menciptakan ekonomi yang efisien. Tak kalah penting, penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan juga dianggap keniscayaan.
Baca juga : Menko Airlangga Klaim Perekonomian Nasional 10 Pahamn Terakhir Berkualitas
Pandangan itu disampaikan oleh Personil Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Puteri Anetta Komarudin kepada Media Indonesia, Kamis (26/9) perihal catatan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun dan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan baru.
Menurut Puteri, beragam hal tersebut dapat memperbaiki produktivitas perekonomian dalam negeri. Karenanya, pemerintahan baru mesti fokus dan memperhatikan sejumlah aspek itu.
“Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga perlu dilanjutkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti Kawasan Ekonomi Tertentu (KEK) juga perlu dioptimalkan guna menarik investasi dan menciptakan pusat perekonomian yang merata,” ujarnya menambahkan.
Baca juga : Industri Manufaktur Sumbang 16,7 Persen terhadap Perekonomian Nasional
Di samping itu pemerintahan baru juga dirasa perlu mengoptimalkan sumber perekonomian yang berasal dari ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi syariah, hingga ekonomi digital, yang dapat menjadi dorongan tambahan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.
Puteri mengatakan, penguatan sejumlah aspek ekonomi nasional menjadi penting. Itu guna mempertahankan dan mendorong kinerja ekonomi dalan 10 tahun terakhir yang relatif kuat dan solid meski tekanan eksternal begitu kuat.
Ulasan berbagai pihak atas kinerja ekonomi Indonesia cukup positif dalam satu dekade ini. Apresiasi bahkan ramai-ramai disampaikan banyak negara ketika Indonesia berhasil menangani perekonomian dengan baik saat dan setelah pandemi covid-19 merebak.
Baca juga : Formalkan Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi Tekankan Krusialnya Konektivitas
“Kontraksi ekonomi Indonesia tidak setajam negara lain, seperti Singapura, Amerika Perkumpulan, dan Uni Eropa. Bahkan ekonomi kita bisa segera bangkit dan cepat pulih kembali pascapandemi,” kata Puteri.
“Ini juga telah mendapat pengakuan internasional, misalnya dari Biaya Moneter Global (IMF), yang menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menjaga perekonomian domestik,” tambahnya.
Secara umum, tutur Puteri lebih lanjut, dalam 10 tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap berhasil membangun fondasi perekonomian yang kokoh. Itu merupakan capaian yang dapat memantik pencapaian visi Indonesia 2045 menjadi negara maju.
Baca juga : Gerakan Belanja di Indonesia Aja Diharapkan Dorong Perekonomian Nasional
Selama Jokowi, sapaan karib Presiden Joko Widodo, menjadi Kepala Negara, Indonesia berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income).
“Ini tidak terlepas dari kinerja ekonomi kita yang tetap resilien dan tangguh. Serta didukung stabilitas moneter yang relatif terkendali tercermin dari inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang tetap terjaga,” urai Puteri.
Dia juga sepakat jika kinerja ekonomi 10 tahun ke belakang berkualitas. Alasan, rasio angka kemiskinan menukik dari 11,25% di 2014 menjadi 9,03% pada 2024. Ketimpangan juga menipis, dilihat dari rasio gini yang tercatat 0,379 pada Maret 2024, sekaligus terendah dalam satu dasawarsa terakhir.
“Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi juga tumbuh dengan inklusif dan merata, sehingga menurunkan ketimpangan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Puteri. (Z-11)
