Personil DPR RI periode 2019—2024 Taufik Basari mengatakan bahwa Pemerintah di Rendah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto Mempunyai tiga tantangan dalam menangani pelanggaran hak asasi Mahluk (HAM).
“Kami meminta pemerintah baru Buat mengambil tindakan dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari Segala negara ASEAN terkait dengan masalah pelanggaran hak asasi Mahluk di Myanmar,” kata Basari dalam arahan pers APHR di Denpasar, hari ini.
Kedua, lanjut Basari, adalah memimpin Obrolan di antara negara-negara Asia Tenggara mengenai konflik Israel-Palestina dan membangun Bunyi negara-negara di kawasan tersebut mengenai masalah itu.
Ketiga, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru tentang masalah peradilan yang adil dan hukuman Wafat di Indonesia. Mantan wakil rakyat ini lantas memberi Misalnya kasus narapidana hukuman Wafat asal Filipina Mary Jane Veloso yang dipindahkan ke negaranya.
“Kami senang bahwa pendekatan baru itu mungkin Pandai menjadi salah satu Asa baru bagi situasi hak asasi Mahluk dan kebijakan HAM di Indonesia,” kata aktivis hak asasi Mahluk itu.
Parlemen ASEAN Buat Hak Asasi Mahluk (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai Personil Parlemen yang Terancam dan Tantangan Lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Mahluk di Asia Tenggara di Denpasar, Bali.
Acara itu dihadiri oleh mantan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua Kawan APHR yang juga mantan Personil parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan Personil DPR RI Taufik Basari.
Acara itu juga dihadiri oleh Personil parlemen Filipina France Castro, Personil parlemen Thailand Chonthica “Lookkate” Jangrew dan Personil parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.(P-2)
