IPhone 16, produk terbaru Apple, hingga kini belum bisa memasuki pasar Indonesia karena perusahaan tersebut belum merealisasikan investasinya di Indonesia secara penuh. Mandeknya investasi membuat masa sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk tersebut sudah habis dan belum dapat diperbarui.
Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal, mengatakan kondisi itu menantang bagi pemerintah.
“Ketika mendorong kebijakan TKDN, pemerintah harus memberlakukan secara sama ke semua investor. Kalau misalkan Samsung bisa melakukan, kenapa Apple tidak? Jadi implementasi dan penegakkannya harus sama,” ucap Faisal saat dihubungi pada Selasa (8/10).
Baca juga : Mengapa Iphone 16 belum Bisa Masuk Indonesia?
Ia pun mendorong pemerintah terus menagih dan juga melakukan komunikasi dengan pihak Apple yang mungkin memiliki hambatan tertentu terkait dengan realisasi investasi yang belum sepenuhnya terealisasi ke Indonesia.
“Kalau memang hambatannya misalkan ada banyak kesulitan dari sisi kebijakan, dari sisi prosedur dan lain-lain, nah ini mungkin perlu dipertimbangkan. Pemerintah harus memberikan jalan juga. Artinya kita membuka, mendengar apa yang dikatakan investor,” cetus Faisal.
“Tetapi, kalau karena mereka tidak ingin transfer of technology misalnya, atau tidak ingin membagi sebagian daripada rantai pasoknya ke Indonesia, ini berarti kan sesuatu yang perlu memang dipaksa gitu,” sambung Faisal.
Baca juga : Investasi Apple masih Kurang, IPhone 16 belum Bisa Masuk Indonesia
Terkait dengan TKDN, Faisal menekankan bahwa pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas ekosistem local content dari dalam negeri terlebih dulu. Alasan, brand-brand besar seperti Apple terkadang mereka memiliki tingkat kualitas tersendiri.
“Karena mau nyerap local content di dalam negeri tapi seringkali kualitasnya itu tidak di bawah standar ya. Yang diharapkan padahal brand-brand besar ini kan mereka punya standar kualitas tersendiri. Selain itu, kalau ada komponen, parts yang harus diproduksi di dalam negeri ini bisa terus continue atau tidak,” papar Faisal.
“Kalau tidak (continue) ya kan mereka juga harus ada stabilitas dan konsistensi dalam hal produksi, terpaksa harus impor kalau nggak ada kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang teknis juga harus diperhatikan ketika mendorong TKDN,” lanjut dia. (Z-11)
