Ilustrasi. Foto: Dok Medcom.id
Jakarta: Ketua Dewan Ahli Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia (Asprindo) Prof Didin S Damanhuri menyambut Berkualitas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan Maju melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Ia pun berharap Presiden Prabowo dapat mendukung ekonomi kerakyatan.
“Saya Menyaksikan pemerintahan Prabowo ini membawa platform baru, yang berbeda dengan pemerintahan yang Lamban. Seperti, di sektor pembangunan ekonomi, Prabowo mengedepankan ekonomi kerakyatan sementara pemerintahan sebelumnya berorientasi pada pembangunan infrastruktur secara besar-besaran,” kata Prof Didin dalam keterangannya, Rabu, 29 Januari 2025.
Dalam pelaksanaannya, perubahan paradigma (paradigm shift) Membangun implementasi janji-janji berjalan Lamban. Seperti pemberantasan korupsi, swasembada pangan, swasembada Kekuatan, efisiensi Buat menekan kebocoran anggaran yang mencapai 30 persen, dan melakukan review terhadap berbagai program pembangunan selaras dengan ekonomi rakyat.
“Kebocoran APBN ini di atas 30 persen, besar sekali, Dekat Rp1.000 triliun. Saya mengapresiasi bagaimana Prabowo Pandai mereview berbagai program dinas pemerintahan senilai 10 persen dari APBN dan melakukan penghematan Sekeliling Rp306 triliun,” ujarnya.
Langkah lain yang dinilai sangat progresif oleh Prof Didin adalah kebijakan pengendapan devisa hasil ekspor sumber daya alam selama satu tahun. “Tinggal pelaksanaannya, apakah Pandai dilaksanakan sesuai Keppres atau Kagak,” ujarnya Kembali.
Sementara Buat swasembada pangan, Ekonom Senior Indef ini menilai langkah yang dilakukan pemerintah cukup kontroversi. Karena mengejar waktu, pemerintah memutuskan Buat menggunakan TNI, terutama pada program Food Estate.
“Padahal, Kalau Mau mendapatkan hasil maksimal, Semestinya pemerintah melibatkan petani secara luas. Hal yang sama juga saya rasakan di swasembada Kekuatan,” kata Prof Didin lebih lanjut.
Hal lainnya yang diapresiasi oleh Prof Didin terkait kebijakan pengelolaan negara Presiden Prabowo, adalah pernyataan bahwa Kagak boleh Eksis negara dalam negara yang menyangkut dua hal, Adalah ekonomi nasional dan penegakkan hukum. “Walaupun begitu, publik Menyaksikan kinerja pemerintahan Prabowo ini Lagi terpenjara oleh pemerintahan Lamban,” ucapnya tegas.
(Ilustrasi UMKM. Liputanindo.id/Eko Nordiansyah)
Sokong ekonomi kerakyatan
Menyoroti sektor perekonomian, Prof Didin menilai bahwa bukan hanya terkait Etnis Kembang perbankan dan devisa hasil ekspor tapi Eksis masalah besar yang harus dibenahi oleh pemerintahan. Adalah melakukan revisi undang-undang yang Kagak menyokong platform ekonomi kerakyatan.
“Misalnya, pemerintahan Pandai mencabut Permendag yang mengizinkan masuknya barang luar yang sejenis dengan produk hasil industri padat karya Punya lokal. Atau, aturan profit sharing negara dengan swasta, yang kerap perbandingannya adalah 3 berbanding 7, Semestinya kan 50:50. Ini terlalu besar ke sektor swasta, seperti nikel, jatuhnya malah ke pihak asing. Ini harus segera direvisi. Sekalian aturan yang Kagak affordable bagi kebangkitan ekonomi nasional, harus direvisi. Jangan Tiba aturan ini menghambat orientasi ekonomi kerakyatan,” ucapnya Kembali.
Ia pun menyoroti Etnis Kembang Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga di ASEAN seperti Thailand 2,25 persen, Singapura 2,98 persen, Malaysia tiga persen, dan Vietnam 4,5 persen. Hanya Brunei Darussalam 5,5 persen dan Filipina 5,75 persen yang Dekat sama dengan Indonesia.
“Bagaimana Pandai Terbangun? Biaya modal, biaya bisnis kita relatif lebih mahal. Belum yang hilirisasi, yang katanya hingga sektor agromaritim, ini kan juga harus ekspor. Pelaku bisnis itu membutuhkan nilai Ubah mata Duit yang Kukuh dan Etnis Kembang yang kompetitif. Pemerintah perlu gercep ini jelang 6 bulan masa pemerintahan,” kata Prof Didin Kembali.
Selain itu, ia juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto Buat mengevaluasi kementerian yang Kagak perform dan terlalu gendut. “Karena terlalu gendut, jadi Kagak lincah dan berbiaya tinggi juga. Jadi, menurut saya, kalau Kagak perform yang harus jadi objek reshuffle,” ujar Guru Besar IPB ini.